BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Di tengah berbagai tantangan perekonomian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus hadir mendukung aktivitas ekonomi, menjaga keberlanjutan pembangunan, dan memperkuat optimisme masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel).
Penerimaan negara dari Sulsel ditarget sekitar Rp18 triliunan melalui penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun negara mempersiapkan pagu anggaran untuk Sulsel sekitar Rp70 triliun.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, Angkaswantoro menyebutkan hal itu saat merilis kinerja APBN regional Sulsel 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Jumat (19/06/2026).
Dikatakan, target penerimaan negara di Sulsel 2026, diantaranya dari penerimaan perpajakan Rp14,37 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp373,43 miliar, serta penerimaan dari PNBP sebesar Rp3,66 triliun.
Sementara pemerintah melalui APBN mengucurkannya kembali ke Sulsel melalui pagu anggaran seperti belanja pemerintah pusat (BPP) Rp24,65 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp26,77 triliun, serta berbagai penganggaran lain.
“Hingga 31 Mei 2026, Belanja Negara di Sulsel terealisasi Rp20,73 triliun, tumbuh 8,32 persen dibanding periode sama 2025. Dengan pelaksanaan anggaran yang terus meningkat, Sulsel memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Angkaswantoro atau akrab disapa Angkas yang saat itu bersama Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Nandang Supriyadi, Kepala Seksi Dukungan Khusus Komputer, Kanwil DJP Sulselbartra, Muh. Ikhsan dengan moderator dari Widyaiswara Baai Diklat Keuangan (BDK), Arvin.
Belanja negara di Sulsel diantara BPP terealisasi Rp8,66 triliun atau 35,11 persen dari pagu Rp24,65 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi Rp5,10 triliun (44,20 persen) dari pagu Rp11,54 triliun, untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK.
Kemudian belanja barang Rp2,42 triliun (26,00 persen) dari pagu Rp9,31 triliun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulsel.
Belanja modal terealisasi Rp1,12 triliun (29,75 persen) dari pagu Rp3,77 triliun, untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Terakhir, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV sebesar Rp10,87 miliar (43,47 persen) dari pagu Rp25,00 miliar.
“Belanja bansos tahun ini, minus beasiswa, yang biasanya rutin ada setiap tahun pada tahun-tahun sebelumnya,” sebut Angkas.
Sementara itu, belanja TKD terealisasi Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota di mana, hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih relatif kecil. Menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.
Dana Bagi Hasil memiliki pagu Rp434,54 miliar dengan realisasi Rp128,24 miliar (29,51 persen). Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Umum (DA) memiliki pagu Rp18,06 triliun dengan realisasi Rp8,72 triliun (48,28 persen). DAU digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
yang memiliki pagu Rp290,58 miliar dengan realisasi Rp4,54 miliar (1,56 persen). DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, pagu Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp2,81 triliun (44,82 persen). DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Serta Dana Desa, memiliki pagu Rp1,72 triliun dan terealisasi Rp413,22 miliar atau 24,00 persen. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Bali Putra
