BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Transformasi digital Pemerintah Kota Makassar menarik perhatian peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia). Dalam kunjungan ke Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) di Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu 5 Agustus 2026, peserta mempelajari berbagai inovasi digital yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebanyak 27 peserta mengikuti kunjungan tersebut. Mereka berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta perwakilan dari 12 provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Rombongan diterima langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar Dr Muhammad Roem, yang memperkenalkan berbagai langkah transformasi digital yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Makassar.
“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan dapat berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pihak,” ujar Roem.
Menurut Roem, transformasi digital menjadi salah satu strategi Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, menjelaskan kunjungan ke Makassar merupakan bagian dari rangkaian lokakarya pra-studi sebelum para peserta mengikuti program pembelajaran di Australia.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan praktik-praktik terbaik tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang kebijakan publik, digitalisasi, dan administrasi pemerintahan.
Dalam sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Roem memaparkan sejumlah inovasi digital yang dikembangkan Dinas Kominfo Kota Makassar, salah satunya Makassar Super Apps Lontara+ yang diluncurkan pada 27 Juli 2025 lalu.
Ia menjelaskan, sebelum Lontara+ hadir, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi yang dikelola masing-masing perangkat daerah tanpa saling terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan publik berjalan terpisah-pisah, pengelolaan aspirasi masyarakat tidak terpusat, serta menyulitkan pemerintah dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh.
Melalui integrasi layanan dalam satu platform, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan publik dengan lebih mudah. Implementasi Lontara+ juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aduan.
“Jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015 orang,” kata Roem.
Data Pemerintah Kota Makassar menunjukkan, sepanjang Juli 2025 hingga Agustus 2026 terdapat 25.219 aduan yang masuk melalui aplikasi Lontara+. Dari jumlah tersebut, 22.663 aduan berhasil diselesaikan, atau setara dengan tingkat penyelesaian sebesar 89,9 persen.
Roem juga memaparkan hasil evaluasi kepuasan pengguna. Sebanyak 92,5 persen responden menilai Lontara+ mempermudah akses layanan publik, 90 persen menyatakan aplikasi mudah digunakan, 87,5 persen menilai layanan menjadi lebih transparan, dan 87,5 persen mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima. Sementara itu, lebih dari 70 persen responden menilai penanganan aduan berlangsung cepat.
Menurutnya, berbagai capaian tersebut turut mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih sejumlah penghargaan nasional di bidang transformasi digital.
Selain Lontara+, Roem juga memperkenalkan Call Center 112 sebagai layanan kegawatdaruratan yang beroperasi selama 24 jam, serta Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat integrasi dan analisis data pemerintah daerah.
Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau berbagai indikator strategis secara real time, mulai dari kondisi lalu lintas melalui CCTV, pelayanan pajak daerah, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai data pendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari peserta. Mereka aktif berdiskusi mengenai strategi integrasi layanan digital, pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.
Rachel Nolan mengaku terkesan dengan pengembangan pusat pemerintahan baru Kota Makassar beserta sistem digital yang mendukung pelayanan publik.
“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang mereka pedulikan,” ujarnya.
Menurut Rachel, sistem yang dibangun Pemerintah Kota Makassar memudahkan masyarakat menyampaikan laporan, termasuk melalui foto, sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai proses tindak lanjutnya.
Ia menilai pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga membantu pemerintah mengelola sumber daya secara lebih efektif.
“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus memikirkan peningkatan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutup Rachel Nolan.
Wayan Susena
