BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Belanja Negara di Sulawesi Selatan (Sulsel) terealisasi Rp40,75 triliun hingga September 2026. Angka ini, tumbuh 10,39 persen dibandingkan 2025. Belanja tersebut diantaranya berupa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp18,15 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp22,60 triliun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terus mendukung pelaksanaan pembangunan, menjaga aktivitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Capaian ini menjadi bagian penting dalam melanjutkan agenda pembangunan hingga akhir tahun.
“Triwulan IV menjadi kesempatan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran, mempercepat program prioritas, dan memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, APBN terus diarahkan untuk menjaga momentum hingga akhir 2026,” ungkap Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Martha Octavia saat merilis kinerja APBN regional Sulsel hingga 30 September 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Selasa, 27 Oktober 2026.
Konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kemenkeu Sulsel, juga menghadirkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Hari Utomo, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Agung Pranoto Eko Putro, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Nandang Supriyadi.
Martha menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel Triwulan II/2026 terjaga pada angka 5,59 persen, di atas pertubuhan nasional 5,29 persen. Inflasi terkendali pada angka 0,70 (mtm), 3,75 (yoy), dan 3,22 (ytd).
“Kesejahteraan juga meningkat, seiring peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) 2,79 persen menjadi 125,94 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 0,52 persen menjadi 127,49 (mtm),” ujarnya.
Sementara itu, penerimaan negara dari sisi , kinerja penerimaan perpajakan, mencapai Rp7,62 triliun atau 58,28 persen dari target Rp13,08 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp3,63 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp3,96 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp26,05 miliar, serta Pajak Lainnya Rp-8,85 miliar.
Dari sektor kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaannya Rp187,48 miliar atau 50,20 persen dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk Rp111,24 miliar, Bea Keluar Rp26,30 miliar, dan Cukai Rp49,94 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terealisasi Rp3,23 triliun atau 82,67 persen dari target Rp3,91 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp2,18 triliun dan PNBP Lainnya Rp1,05 triliun.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Hari Utomo menjelaskan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel hingga 30 September 2026 terealisasi Rp18,15 triliun atau 66,60 persen dari pagu Rp27,26 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi Rp9,45 triliun atau 76,10 persen dari pagu Rp12,42 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK.
Belanja barang terealisasi Rp6,03 triliun atau 57,40 persen dari pagu Rp10,50 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulsel.
Belanja modal terealisasi Rp2,66 triliun atau 61,55 persen dari pagu Rp4,31 triliun, digunakan untuk pembangunan 9 sekolah rakyat, konstruksi cetak sawah, fasilitas Pelabuhan Larea-rea, Sinjai, dan perkuatan Hilir Bendungan Pamukkulu, Takalar.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi p19,52 miliar atau 83,27 persen dari pagu Rp23,45 miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD), terealisasi Rp22,60 triliun atau 83,09 persen dari pagu Rp27,20 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Di mana, hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil.
“Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu,” ujar Hari.
TKD diantaranya berupa Dana Bagi Hasil dengan pagu Rp794,76 miliar, terealisasi Rp645,57 miliar atau 81,23 persen. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Umum dengan pagu Rp19,13 triliun, terealisasi Rp15,92 triliun atau 83,21 persen, digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik memiliki pagu Rp290,58 miliar dengan realisasi Rp122,01 miliar atau 41,99 persen, untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik memiliki pagu Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp5,21 triliun atau 83,20 persen. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Dana Desa memiliki pagu Rp724,72 miliar (diluar alokasi KDMP Rp996,87 miliar) dan terealisasi Rp705,74 miliar atau 97,38 prsen, yang digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Bali Putra
