BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025, menjadi salah satu fokus perhatian dalam pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Makassar.
Wali Kota Makassar pun sepakat besarnya SiLPA menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dan percepatan pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah, agar anggaran yang dialokasikan bermanfaat maksimal bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Wali (Wawali) Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham saat mewakili Wali Kota Makassar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar secara daring, Jumat (17/07/2026).
Di mana, rapat Paripurna mengagendakan penyampaian Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Pemerintah menjelaskan, rendahnya serapan belanja modal pada sejumlah sektor disebabkan belum terealisasinya beberapa program strategis karena kendala teknis, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, persoalan aset, hingga penyempurnaan dokumen perencanaan.
Seluruh program tersebut telah menjadi perhatian pemerintah dan dianggarkan kembali agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
Pada kesempatan itu, Aliyah mengapresiasi seluruh fraksi DPRD Kota Makassar atas pandangan, masukan, kritik, dan saran yang diberikan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
“Seluruh masukan merupakan bentuk sinergi positif antara eksekutif dengan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas apresiasi fraksi-fraksi DPRD terhadap keberhasilan Makassar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti komitmen bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Pemkot Makassar menegaskan komitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Itu dilakukan dengan mempercepat digitalisasi sistem retribusi dan pajak daerah, mendorong inovasi perangkat daerah pengelola pendapatan, serta meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Di bidang pembangunan, Pemkot Makassar memaksimalkan pembangunan infrastruktur tepat guna dan tepat sasaran, khususnya pembangunan jalan, drainase, fasilitas kesehatan, serta pelayanan publik lain.
Di saat yang sama, evaluasi berkala terhadap kinerja seluruh perangkat daerah akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap pandangan dan masukan dari DPRD merupakan energi positif bagi Pemkot Makassar untuk terus berbenah,” tambahnya.
Pemerintah akan terus mengedepankan komunikasi harmonis dan kolaboratif dengan DPRD dalam setiap tahapan pembahasan kebijakan daerah. Sehingga kemitraan yang telah terbangun dapat dipelihara sehingga pembahasan Ranperda berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar.
Editor: Bali Putra
