BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Pusat Litbang Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas, merilis hasil survei dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Survei bertajuk “Suara Indonesia Timur”, mengungkapkan gambaran berbasis data tentang persepsi masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Hasil survei menunjukkan, dua program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) ternyata belum cukup populer dan tidak dirasakan manfaatnya.
MBG misalnya, 62,30 persen responden menyatakan tidak pernah menerima MBG. Sementara KDMP, 71,50 persen responden mengaku belum pernah mendengar program tersebut. Pengenalan program KDMP belum meluas dalam sampel survei.
Kepala Pusat Penelitian Opini Publik Unhas Mujahidin menjelaskan, kawasan timur Indonesia memiliki keragaman karakteristik sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Keragaman tersebut perlu dipahami melalui riset agar perbedaan aspirasi dan pengetahuan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik.
Survei mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pengumpulan data dilakukan terhadap 900 responden pada 23 September hingga 9 Oktober 2026 melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner terstruktur.
Survei dirancang dengan tingkat kepercayaan 95 persen, penarikan sampel menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling), distribusi responden secara proporsional berdasarkan wilayah.
Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan proporsi sampel terbesar, yakni 16 persen, disusul Nusa Tenggara Timur (10 persen), Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat masing-masing 9,4 persen, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing 7 persen, serta Sulawesi Tengah 5,5 persen. Sementara itu, Kalimantan Utara memiliki proporsi sampel 1,1 persen.
Dari sisi gender, responden terdiri atas 51,20 persen perempuan dan 48,80 persen laki-laki.
“Rancangan survei tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat di kawasan timur Indonesia terhadap berbagai isu pemerintahan, demokrasi, serta kondisi sosial dan ekonomi. Hasilnya juga dapat menjadi bahan diskusi bagi akademisi, media, dan pemangku kepentingan dalam membaca dinamika opini publik di kawasan tersebut,” kata Mujahidin.
Selain dua program priorotas, hasil survei juga menunjukkan 94,99 persen responden mendorong pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat, sesuai pasal 33 UUD 45. Terkait kinerja, 51,02 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah pusat.
Sebanyak 69,22 persen responden menilai pekerjaan sulit diperoleh, dan 69,33 persen mengatakan bahwa manfaat hilirisasi bagi rumah tangga sangat kecil atau nihil
Terkait saluran aspirasi kepada pemerintah, 34,39 persen memilih media sosial, 33,67 persen melalui intelektual/perguruan tinggi, 21 persen melalui DPR RI, dan 10,94 persen melalui DPD RI.
“Survei menemukan, media sosial merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Perkembangan ini menjadi perhatian karena ruang digital turut memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan pandangan, dan merespons berbagai isu publik,” kata Mujahidin.
Sebanyak 70,11 persen menilai penerapan hukum kurang adil atau tidak adil, dengan ketidakpuasan terhadap pemberantasan korupsi mencapai 65,83 persen.
Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa atau Prof. JJ, menjelaskan, lembaga survei yang mampu menangkap persepsi masyarakat secara ilmiah dan proporsional memiliki peranan penting dalam menggambarkan persepsi publik.
Kajian opini publik diperlukan agar aspirasi masyarakat disertakan dalam perumusan kebijakan pemerintah. Dengan karakteristik demografis Indonesia, pengukuran opini publik perlu memperhatikan keterwakilan setiap kawasan agar pandangan masyarakat di luar pusat-pusat populasi besar tetap terdokumentasi.
“Unhas mengambil peran untuk menghadirkan suara khusus dari kawasan timur Indonesia. Kami ingin aspirasi masyarakat di wilayah ini terdengar secara spesifik dan tidak tenggelam dalam agregasi suara dari wilayah dengan populasi yang lebih besar,” kata Prof. JJ.
Ia juga menekankan, Unhas ingin berkontribusi dalam pengembangan demokrasi berbasis bukti, sehingga hasil penelitian menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah dalam memahami kebutuhan dan persepsi masyarakat.
Perguruan Tinggi Perlu Hadir dalam Diskursus Publik
Melalui diskusi hasil survei ini, Unhas mendorong pemanfaatan riset opini publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan penyusunan kebijakan berbasis bukti. Perguruan tinggi memiliki peran dalam menghasilkan pengetahuan, menguji informasi, serta membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Di tengah arus informasi digital yang semakin cepat, kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi dan memahami persoalan berdasarkan data menjadi semakin penting. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian yang menggunakan metode ilmiah, sekaligus menyampaikan hasilnya agar dapat dipahami dan dimanfaatkan masyarakat luas.
Hasil survei Suara Indonesia Timur diharapkan memperkaya perspektif mengenai dinamika opini publik di kawasan timur Indonesia serta menyediakan bahan kajian bagi pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan keragaman kondisi dan aspirasi masyarakat.
Editor: Bali Putra
