BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Di tengah dinamika ekonomi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir sebagai penopang utama perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel). Triwulan I-2026, realisasi belanja negara Rp12,76 triliun, tumbuh 9,92 persen dibanding 2025.
“Dengan peran APBN yang responsif dan berkelanjutan, perekonomian Sulsel tetap tumbuh dan terkendali,” ungkap Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulsel, Martha Actavia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (06/05/2026).
Dari sisi kinerja APBN Anging Mammiri, Martha yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), mengatakan, penerimaan negara dari sektor perpajakan hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp2,34 triliun atau 16,31 persen dari target Rp14,37 triliun.
Penerimaan bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp1,21 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp1,27 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp18,43 miliar, serta Pajak Lainnya Rp159 miliar.
Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp52,43 miliar atau 14,04 persen dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk Rp30,89 miliar, Bea Keluar Rp10,74 miliar, dan Cukai Rp10,80 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terealisasi Rp956,83 miliar atau 26,03 persen dari target Rp3,68 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp648,43 miliar dan PNBP Lainnya Rp308,41 miliar.
Dari sisi belanja negara, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel terealisasi Rp4,71 triliun atau 18,96 persen dari pagu Rp24,85 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi Rp3,19 triliun atau 27,65 persen dari pagu Rp11,53 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK.
Belanja barang terealisasi Rp1,16 triliun atau 12,39 persen dari pagu Rp9,37 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 727 satuan kerja di 49 kementerian/lembaga di Sulsel.
Sementara itu, belanja modal terealisasi Rp356,94 miliar atau 9,10 persen dari pagu Rp3,92 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp4,28 miliar atau 17,12 persen dari pagu Rp25 miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) terealisasi Rp8,05 triliun atau 30,07 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antarkabupaten/kota. Menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.
Dana Bagi Hasil
Dari sisi Dana Bagi Hasil yang memiliki pagu sebesar Rp434,54 miliar, terealisasi Rp59,09 miliar atau 13,60 persen. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Sementara Dana Alokasi Umum memiliki pagu Rp18,06 triliun dengan realisasi Rp5,81 triliun atau 32,19 persen untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
“Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang memiliki pagu Rp290,58 miliar, belum ada realisasi. DAK Fisik rencananya digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal,” jelas Martha.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp2,02 triliun atau 32,34 persen, untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Dana Desa memiliki pagu Rp1,72 triliun dan terealisasi Rp151,85 miliar atau 8,82 persen, untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
“Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi terealisasi pada fungsi Pelayanan Umum Rp8,24 triliun, fungsi Pendidikan Rp1,35 triliun, fungsi Ketertiban dan Keamanan Rp1,07 triliun, fungsi Pertahanan Rp929,81 miliar, fungsi ekonomi Rp410,74 miliar, fungsi kesehatan Rp387,70 miliar, fungsi agama Rp171,91 miliar, fungsi perumahan dan fasilitas umum Rp107,81 miliar, fungsi perlindungan lingkungan hidup Rp79,37 miliar, serta fungsi perlindungan sosial Rp16,72 miliar,” urai Martha.
Ia menambahkan, hingga 31 Maret 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah diantaranya melalu penyaluran program Makan Bergizi Gratis kepada 1.982.676 penerima manfaat melalui 751 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.289 gerai koperasi aktif, 3.041 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 246 permohonan proposal bisnis, realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan.
Kemudian bidang Ketahanan pangan yang menghasilkan produksi padi 5.399.174 ton pada 1.038.231 hektar sawah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp4,22 triliun kepada 61.116 debitur dengan subsidi Bunga Rp371,71 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya.
Juga penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 3.198 unit rumah senilai Rp399,55 miliar.
Editor: Bali Putra
