BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mendorongan penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi dengan menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel, Selasa (05/05/2026).
Rakor berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan melibatkan lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga regulator sektor energi.
Digelar dalam rangka pengendalian penyaluran dan penguatan mekanisme rekomendasi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Sekaligus respons atas dinamika di lapangan terkait penggunaan surat rekomendasi, khususnya pada sektor nelayan dan petani.
Pemerintah daerah menilai masih terdapat perbedaan pemahaman dalam penerbitan rekomendasi, termasuk penyesuaian kebutuhan BBM dengan kapasitas usaha atau alat produksi yang digunakan.
Melalui forum ini, dilakukan penyelarasan pemahaman terkait regulasi penyaluran BBM subsidi, sekaligus penguatan aspek pengawasan agar distribusi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum hingga tingkat daerah untuk melakukan monitoring dan pengawasan langsung di lapangan.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan bahwa forum koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola distribusi energi.
“Pertama kami ingin mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah, Dirreskrimsus, BPH Migas, dan rekan-rekan Hiswana Migas,” ujarnya.
Dalam forum ini telah dibahas secara komprehensif terkait aturan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya melalui mekanisme surat rekomendasi. Fokus utamanya adalah memastikan sistem yang sudah berjalan dapat terus disempurnakan, sehingga penyaluran benar-benar tepat sasaran, terutama bagi petani dan nelayan yang berhak menerima.
Sekda Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan distribusi energi berjalan transparan dan adil.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” jelasnya.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga keandalan distribusi energi. Upaya penguatan tata kelola ini diharapkan dapat memberikan kepastian layanan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
Masyarakat diharapkan turut berperan aktif mengawasi distribusi BBM subsidi. Apabila menemukan indikasi penyimpangan atau kendala layanan, masyarakat disarankan melapor melalui Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran resmi pengaduan.
*/Editor: Bali Putra
