BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, mendapat kepercayaan pemerintah pusat dalam pelaksanaan transformasi digital pelayanan publik.
Kali ini, Dinas Sosial Makassar ditunjuk sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang menjadi pilot project (proyek percontohan) digitalisasi bantuan sosial (Bansos). Program Kementerian Sosial (Kemensos) RI, untuk membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang akurat, transparan, dan berbasis data.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan, Makassar dipilih sebagai daerah percontohan karena kesiapan.
Melalui program tersebut, proses penentuan penerima bansos tidak semata mengandalkan verifikasi manual, tetapi dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data melalui aplikasi Perlinsos yang dikembangkan Kemensos.
“Program ini masih tahap piloting sehingga baru diterapkan di 40 kabupaten/kota di Indonesia,” kata Masri, Selasa (14/7/2026).
Inti program ini, penggunaan aplikasi Perlinsos sebagai instrumen utama dalam pendataan masyarakat. Melalui aplikasi, petugas menginput berbagai indikator sosial dan ekonomi warga yang kemudian diolah secara otomatis sistem untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bansos.
Dengan mekanisme tersebut, penetapan penerima bantuan menjadi lebih objektif karena didasarkan pada hasil pengolahan data, bukan penilaian subjektif.
Aplikasi tersebut menggunakan berbagai indikator kesejahteraan, mulai dari kondisi tempat tinggal, daya listrik rumah tangga, hingga sejumlah variabel sosial ekonomi lainnya yang telah disusun Kementerian Sosial.
Digitalisasi ini sekaligus menjadi penyempurnaan dari sistem pendataan sebelumnya yang masih menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemkot Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital yang akan bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pendataan melalui aplikasi Perlinsos.
Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem Perlinsos terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan secara digital.
“Nantinya masyarakat bisa mengakses aplikasi menggunakan IKD miliknya sendiri atau mendapatkan pendampingan dari agen yang telah disiapkan,” lanjutanya.
Para agen merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu yang berusia di bawah 40 tahun di lingkungan Pemkot Makassar.
Pelibatan ASN untuk menjaga objektivitas proses pendataan sekaligus menghindari potensi munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai penentuan penerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan program ini merupakan upaya pemerintah pusat membangun sistem penyaluran bansos yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
“Ini momentum bagi Makassar menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern dan berbasis data,” ujarnya.
Andi Bukti menegaskan, ketersediaan logistik kebencanaan yang dimiliki Pemkot Makassar dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.
Stok logistik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makassar serta dukungan bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov Sulawesi Selatan.
Berbagai kebutuhan dasar telah disiapkan, mulai dari beras, bahan permakanan, perlengkapan dapur umum, pakaian anak (kidswear), hingga perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan bencana seperti banjir, kebakaran, maupun kekeringan.
Editor: Bali Putra
