BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Kemenkeu Sulsel) merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulsel hingga 30 April 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (21/05/2026).
Pelaksanaan anggaran terus berjalan menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung aktivitas masyarakat. Hingga April 2026, Belanja Negara di Sulsel terealisasi Rp16,71 triliun, tumbuh 10,12 persen dibanding 2025. Di tengah tantangan dan ketidakpastian global, APBN tetap menjadi penggerak utama menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulsel, Martha Octavia (yang juga Kepala Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) menyebutkan, kinerja penerimaan perpajakan Rp3,40 triliun atau 23,67 persen dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp1,82 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp1,66 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp22,11 miliar, serta Pajak Lainnya Rp91,47 miliar.
Dari sisi Kepabeanan dan Cukai, realisasi penerimaan Rp76,11 miliar atau 20,38 persen dari target Rp373,43 miliar, terdiri dari Bea Masuk Rp44,78 miliar, Bea Keluar Rp12,08 miliar, dan Cukai Rp19,25 miliar.
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terealisasi Rp1,38 triliun atau 37,86 persen dari target Rp3,65 triliun, bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp503,46 miliar dan PNBP Lainnya Rp879,44 miliar.
Belanja Negara
Dari sisi Belanja Negara, Martha yang saat itu didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Hari Utomo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan negara (DJKN) Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Kanwil DJP Sulselbartra, Agung Pranoto Eko Putro menyebutkan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP), terealisasi Rp6,63 triliun atau 27,33 persen dari pagu Rp24,26 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Dikatakan, BPP yang berdampak ke daerah antara lain tercermin melalui penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.982.676 penerima manfaat melalui 751 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota, penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.296 gerai koperasi aktif, 3.041 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 268 permohonan proposal bisnis.
Ada juga realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan, bidang ketahanan pangan yang menghasilkan produksi padi 5.399.174 ton pada 1.038.231 hektare sawah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp6,03 triliun kepada 86.220 debitur dengan subsidi Bunga Rp529,81 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan, serta penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 4.633 unit rumah senilai Rp578,80 miliar.
Bali Putra
