BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar), Wibawa Pram Sihombing mengakui banyak upaya penyerobotan aset negara di wilayah kerjanya.
Ia pun meminta seluruh komponen masyarakat yang melakukan atau hendak melakukan aksi “penguasaan paksa” aset negara, untuk menghentikan niat tersebut, karena DJKN pasti menngambil langkah hukum untuk menanganinya.
“Ya, selama ini banyak upaya penyerobotan aset negara. Oleh karenanya, saya meminta siapapun komponen masyarakat yang ingin memanfaatkan aset negara, mesti melakukan dengan cara yang benar, seperti mengikuti lelang, atau dengan cara menyewa,’’ ujar Pram di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Rabu (25/02/2026).
Dikatakan, aset atau barang milik negara (BMN) baik berupa tanah, bangunan atau aset lainnya, selalu dilengkapi dengan papan bicara (plang nama) bertuliskan “barang milik negara”.
“Masyarakat mesti pahami, kalau sudah ada papan bicara atau plang nama atas nama milik negara, ya jangan dikuasai. Kalau itu terjadi, kami pasti lakukan langkah hukum di pengadilan,” katanya.
Ia menyebut salah satu contoh kasus yang sudah selesai ditangani, yakni aset negara yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha minimarket di jalan Urip Sumoharjo Makassar.
“Karena sama-sama mengklaim, akhirnya diproses pengadilan, dan tentunya DJKN menang sebagai bukti sah pemilik aset,” jelas Pram.
Menurut Pram, BMN dipergunakan untuk operasional satuan kerja (satker) Kementerian/lembaga, melayani masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. BMN juga dipergunakan sebagai underlying asset SBSN dan sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Total nilai BMN di wilayah Sulseltrabar hingga Januari 2026, Rp222,2 triliun, berupa tanah Rp156,9 triliun, bangunan Rp17,87 triliun, peralatan dan mesin Rp8,4 triliun, jalan, irigasi dan jaringan Rp30,53 triiun, konstruksi dalam pengerjaan Rp6,7 triliun, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud Rp1,7 triliun.
Pram mencatat, hingga 31 Januari 2026, PNBP terealisasi Rp251,4 miliar atau 6,85 persen dari target Rp3,7 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp148,1 miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp103,3 miliar.
Bali Putra
