// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, SUMEDANG – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memenuhi undangan Pelantikan Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXX 2022/2023 di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis 27 Juli 2023.
Diketahui, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melantik 1627 orang Pamong Praja Muda Lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXX Tahun 2023 secara virtual di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta.
“Ucapan selamat dan sukses kepada 1.627 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXX,” kata Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Ia berharap, para Pamong Praja terus bertekad untuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan Negara.
Sementara itu, dalam arahannya, Wapres menyampaikan, bahwa para pamong praja muda lulusan IPDN harus berkontribusi aktif dalam menjalankan agenda strategis nasional.
“Para pamong praja muda adalah tumpuan pembangunan daerah dan nasional di masa mendatang. Untuk itu, teruslah tingkatkan keahlian, kompetensi, dan kapabilitas diri sebagai bekal meneruskan kepemimpinan di berbagai jenjang birokrasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Sebab, ASN tersebar di seluruh Indonesia dan berada dekat sekali dengan masyarakat. Dengan potensi tersebut, ASN diharapkan dapat menularkan paham kebangsaan ini, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial bermasyarakat.
“Saudara sekalian juga merupakan kader-kader berwawasan kebangsaan yang membawa misi perekat keutuhan bangsa. Menyikapi tantangan globalisasi digital dewasa ini, saya minta pamong praja muda terus promosikan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kesetiakawanan sosial melintasi sekat-sekat perbedaan,”tuturnya.
Sementara dari sisi institusi, Wapres pun menyerukan kepada jajaran IPDN untuk dapat terus adaptif dan inovatif dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para pamong praja ke depannya agar setiap lulusannya dapat menghadapi seluruh tantangan pemerintahan yang ada, tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. (*)
