BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Makassar masih menghadapi skill mismatch atau kesenjangan keterampilan, dalam mengatasi pengangguran yang tergolong masih tinggi di daerah ini. Lulusan tersedia dalam jumlah besar, namun keterampilan para lulusan tidak sesuai kebutuhan sektor jasa dan perdagangan.
“Kesenjangan kompetensi menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di Kota Makassar,” ungkap Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Kependudukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Madris saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kota Makassar 2024-2029, Selasa, 15 September 2026.
Dalam Rakor yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar di ruang rapat Sekretariat Daerah, Prof. Madris menyebutkan, ada dua ciri khas Kota Makassar. Yakni terdapat banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan lulusan mencapai ribuan orang setiap tahunnya, dan ekonomi sektor jasa dan perdagangan dominan seperti mal, UMKM, pelabuhan, pariwisata, kuliner, dan logistic yang menjadi tulang punggung perekonomian kota.
Terkait ketenagakerjaan,Prof. Madris mengatakan ada dua hal yang menjadi akar masalah di Makassar, yakni sisi lulusan, juga sisi industri jasa dan dagang.
Dari sisi lulusan, katanya, didominasi lulusan bidang umum seperti hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, sastra, fisipol, dan sejenisnya. Lulusan minim praktek lapangan dan sertifikasi profesi, ditambah soft skill komunikasi dan pelayanan masih kurang.
Sementara dari sisi industri jasa dan dagang, membutuhkan tenaga riil seperti digital marketing, barista, customer service, analis data dan sejenisnya. Membutuhkan tenaga yang siap kerja langsung dan memiliki sertifikat BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sektor jasa menuntut standar pelayanan dan kemampuan bahasa yang tinggi.
“Mengatasi hal tersebut, ada strategi empat pilar,” katanya.
Pilar pertama, link and match atau menyelaraskan pendidikan dengan dunia industri jasa dan dagang.
Pilar kedua, upskill and reskill atau meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sudah eksis
Pilar ketiga, perluasan penyerapan atau menciptakan lapangan kerja baru di sektor jasa dan dagang
Pilar ke empat, data dan penyaluran atau mengarahkan pelatihan dan penempatan berbasis data akurat.
“Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT di Kota Makassar, mencapai 9,60 persen di 2025, dan menjadi yang tertinggi di Sulsel. Didominasi usia produktif 15-30 tahun, dengan jumlah terbanyak lulusan SMA-Perguruan Tinggi,” katanya.
Hal sama dikatakan, mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar, Nielma Palamba. Menurutnya, penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar belum optimal, meskipun kebutuhan tenaga kerja tersedia.
Ia juga mengatakan masih ada kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan DUDI, penguasaan teknologi masih terbatas, soft skill dan etos kerja belum memenuhi harapan DUDI, pengalaman kerja menjadi syarat utama DUDI, sertifikasi kompetensi masih rendah.
“Jadi, penguatan kompetensi perlu menjadi bagian peningkatan daya saing daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar menggelar rakor, Serasa, 15 September 2026, sebagai lanjutan dari beberapa kali rakor sebelumnya.
Sekretaris Disnaker, Anshar Umar, menyebutkan, rakor digelar untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan dan program serta merumuskan strategi penempatan dan potensi tenaga kerja yang selaras dengan sektor-sektor utama di Makassar, sekaligus memperkuat perencanaan ketenagakerjaan di Kota Makassar agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Bali Putra
