Oleh:
Andi Januar Jaury Dharwis
DI TENGAH kelesuan ekonomi global, Indonesia kembali diuji oleh guncangan nilai tukar. Rupiah sempat menyentuh level psikologis yang mengkhawatirkan, menembus angka Rp17.600 hingga Rp17.700 per Dolar AS. Bagi Jakarta, ini adalah sinyal waspada makro ekonomi. Namun, bagi Sulawesi Selatan (Sulsel) sang motor penggerak ekonomi Indonesia Timur, pelemahan Rupiah bukan sekadar angka di layar bursa efek, ia adalah fenomena “pedang bermata dua” yang menguji ketangguhan struktur ekonomi lokal kita.
Resilience di Tengah Badai
Sulsel masuk dalam radar nasional sebagai wilayah dengan resilience atau daya tahan ekonomi yang luar biasa. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,88 persen (yoy) pada awal 2026, Sulsel membuktikan bahwa fondasi ekonominya yang berbasis pada sektor riil pertanian, perikanan, dan komoditas jauh lebih stabil dibandingkan wilayah yang terlalu bergantung pada sektor jasa keuangan atau manufaktur murni.
Struktur ekonomi ini secara alami menjadi “penyerap benturan” (shock absorber). Saat Rupiah melemah, nilai komoditas ekspor andalan Sulsel seperti kakao, kopi Toraja, cengkih, dan nikel justru mengalami lonjakan nilai dalam satuan Rupiah. Para petani di Luwu Raya atau Bone secara teoritis mendapatkan keuntungan lebih besar dari setiap kilogram hasil bumi yang mereka jual ke pasar internasional.
Sisi Gelap: Logistik dan Inflasi yang Mengintai
Namun, kita tidak boleh terjebak dalam euforia semu. Di balik “durian runtuh” bagi para eksportir, terdapat ancaman nyata yang mulai merayap di sektor domestik. Pertama, Sulsel adalah pusat distribusi untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar adalah jantungnya.
Ketika Rupiah melemah, biaya logistik nasional membengkak. Suku cadang kapal, biaya operasional penerbangan, hingga harga BBM nonsubsidi semuanya terikat pada kurs Dolar. Kenaikan biaya logistik ini ibarat pajak tambahan yang harus dibayar oleh setiap barang yang masuk ke Makassar, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen akhir.
Kedua, ancaman pada ketahanan pangan mandiri. Meski kita adalah lumbung padi, industri pendukung kita masih memiliki “kaki” di luar negeri. Industri pakan ternak kita sangat bergantung pada impor bahan baku. Jika harga pakan naik akibat Dolar yang mahal, maka harga telur dan daging ayam di pasar-pasar tradisional di Makassar akan ikut terkerek naik. Inilah yang kita sebut sebagai imported inflation yang langsung memukul meja makan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Tantangan ke Depan
Daya tahan ekonomi Sulsel yang stabil saat ini jangan sampai membuat pemerintah daerah terlena. Situasi ini menuntut navigasi kebijakan yang sangat hati-hati. Upaya menjaga rantai pasok lokal agar tidak terlalu bergantung pada komponen impor harus dipercepat. Diversifikasi pakan ternak berbasis bahan baku lokal, misalnya, bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Selain itu, optimalisasi hilirisasi komoditas unggulan harus terus didorong agar nilai tambah yang dinikmati daerah tidak hanya bergantung pada fluktuasi kurs, tetapi pada kualitas produk itu sendiri.
Sulawesi Selatan memang memiliki “imunitas” alami terhadap pelemahan Rupiah berkat kekuatan ekspornya. Namun, tanpa pengawasan ketat terhadap biaya logistik dan inflasi sektor riil, kesejahteraan yang dirasakan petani komoditas bisa saja tergerus oleh kenaikan harga barang pokok di pasar.
Pelemahan Rupiah adalah pengingat bahwa di era globalisasi ini, tidak ada wilayah yang benarbenar terisolasi. Kekuatan ekonomi Sulsel saat ini adalah modal besar, namun kewaspadaan terhadap dampak mikro adalah kunci agar “Macan” Timur tetap bisa mengaum di tengah badai mata uang.
Penulis:
Tim Pakar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
