BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Perempuan di Sulawesi Selatan (Sulsel) rupanya rentan menjadi target penipuan berbagai modus investasi keuangan ilegal. Baik yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pegawai negeri, swasta, wiraswasta, maupun yang tidak bekerja.
Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) mencatat, 65 persen dari total aduan yang diterima OJK, berasal dari perempuan. Utamanya penipuan gadai ilegal, 75 persen bersumber dari perempuan dan 25 persen laki-laki.
Hal itu disampaikan Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin saat memaparkan kinerja sektor keuangan di kantor OJK Sulselbar Makassar, Senin (03/08/2026).
Menurut Muchlasin, ada lima modus investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK, yakni jasa periklanan dengan sistem deposit, duplikasi penawaran investasi yang berizin, penawaran pendanaan, money games, dan investasi pertanian/perkebunan.
Secara demografi aduan, hingga 30 April 2026, pekerjaan pelapor pinjaman online (pinjol) ilegal berasal dari pegawai swasta (280 laporan), disusul wiraswasta (178), pegawai negeri (101), ibu rumah tangga (83), dan tidak bekerja 78 laporan, dengan 64 persen pelapor berjenis kelamin Perempuan, 36 persen berjenis kelamin laki-laki.
Pekerjaan pelapor investasi ilegal, didominasi pegawai swasta sebanyak 52 laporan, tidak bekerja 51 laporan, ibu rumah tangga (35), wiraswasta (29), dan pegawai negeri 11 laporan, dengan 68 persen pelapor perempuan, dan 32 persen laki-laki.
Sementara pekerjaan pelapor gadai ilegal, masing-masing 1 laporan dari ibu rumah tangga, pegawai negeri, pegawai swasta, dan wiraswasta, dengan 75 persen pelapor perempuan dan 25 persen laki-laki.
Muchlasin yang saat itu didampingi Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen dan Perizinan LJK, Arif Machfoed, dan Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Ahmad Murad menyebutkan, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) Sulsel menerima sebanyak 11.156 laporan, dengan laporan terbanyak terjadi di Kota Makassar 5.112 laporan. Disusul beberapa kabupaten yang masuk lima besar laporan yakni Kabupaten Gowa 992 laporan, Maros 493, Bone 445, dan Kabupaten Bulukumba 341 laporan. Sementara daerah dengan laporan terendah, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan 68 laporan.
Mengantisipasi makin tingginya jumlah masyarakat yang menjadi korban penipuan di sektor keuangan, OJK Sulselbar terus mengupayakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Hingga Juli 2026, melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) setidaknya digelar 198 kegiatan menyasar 2.204.391 peserta.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin menyebutkan, masyarakat umum menjadi sasaran prioritas edukasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Sulselbar, dengan 105 kali kegiatan yang melibatkan 2.192.485 peserta.
Kemudian pelajar/mahasiswa/pemuda dengan 52 kali kegiatan melibatkan 7.056 peserta, UMKM 10 kegiatan melibatkan 1.210 peserta, profesional 17 kegiatan (1.930 peserta), petani/nelayan 9 kegiatan (990 peserta), dan komunitas 5 kegiatan yang melibatkan 720 peserta.
“Hingga Juli 2026, OJK juga menunjuk duta literasi dengan jumlah akun registrasi sebanyak 1.557 akun yang terdiri dari komunitas, mahasiswa, guru, dan dosen tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,” ujar Muchlasin.
Dari sisi peningkatan inklusi keuangan masyarakat, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong budaya menabung sejak dini dengan target satu rekening satu pelajar, di mana saat ini sudah mencapai 2.187.810 rekening dengan nominal Rp412,38 miliar.
Mendorong percepatan akses keuangan melalui digitalisasi produk layanan/keuangan menggunakann QRIS, di mana saat ini terdapat 158.590 total merchant QRIS di Sulsel.
Juga dilaksanakan edukasi keuangan dan bussines matching di tiga desa EKI yang bersinergi dengan program KNMP, serta berbagai kegiatan lain.
Bali Putra
