BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) Triwulan (TW) II-2026 tercatat melambat dengan pertumbuhan 5,59 persen, dari TW I-2026 sebesar 6,88 persen. Angka ini juga lebih rendah dari TW IV-2025 sebesar 5,99 persen. Namun demikian, Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel) memiliki optimisme, ekonomi Sulsel tumbuh hingga 6,2 persen tahun ini.
Meskipun prospek ekonomi global masih lemah disertai ketidakpastian pasar keuangan tetap tinggi. Berlanjutnya intensitas perang di Timur Tengah mendorong harga minyak dan komoditas dunia lain naik, sehingga pertumbuhan ekonomi dunia 2026 belum kuat diperkirakan 3,0 persen.
Memperkuat optimisme, BI Sulsel menyertainya dengan berbagai upaya untuk menggali sumber pertumbuhan baru dan akselerasi pembangunan ekonomi.
Kepala BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda menyebutkan, pertumbuhan Sulsel berada di peringkat 12 nasional, dengan kontribusi 2,47 persen.
Berdasarkan komponen pengeluaran, perlambatan TW II-2026 dipengaruhi kembali normalnya konsumsi rumah tangga pascaHari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri pada TW I- 2026, juga kontraksi ekspor barang dan jasa.
Dari sisi lapangan usaha (LU), perlambatan dipicu kontraksi LU pertanian akibat penurunan produksi padi, serta kontraksi LU pertambangan seiring turunnya produksi nikel.
Juli 2026, Sulsel mengalami deflasi 0,18 persen, dipicu penurunan harga komoditas pangan terutama tomat, cabai rawi, serta telur ayam ras.
“Deflasi tertahan inflasi komoditas BBM dampak kenaikkan harga, serta akademi seiring penyesuaian biaya pendidikan tahun ajaran baru,” sebut Rizki pada Media Engagement di Bali, Kamis, 27 Agustus 2026.
BI memperkirakan inflasi Sulsel 2026 dalam rentang sasaran 2,5 ± 1 persen. Namun, risiko tekanan inflasi perlu diwaspadai terutama dari penyesuaian administrate price, peningkatan UMP serta potensi dampak lanjutan kenaikan harga energi dan volatilitas pangan.
Agar ekonomi Sulsel terus tumbuh dan inflasi terjaga, BI Sulsel bertemu para dekan FEB se-Sulsel, dan berbagai asosiasi pelaku usaha. Pertemuan berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Utamanya LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menjadi salah satu pemicu perlambatan ekonomi Sulsel TW II-2026.
Rekomendasi BI fokus pada komoditas prioritas berbasis sentra produksi dan potensi pasar seperti kakao, padi, jagung, perikanan, dan rumput laut. Membangun kontrak offtaker, dengan pemberian kapasitas volume, kualitas harga dan jadwal pengiriman. Mengatasi pasokan berlimpah pascapanen, BI mendorong pembangunan cold chain gudang serta fasilitas pengolahan. Meningkatkan produktivitas hulu dengan pemerataan alsintan, benih unggul, teknologi produksi, dan pendampingan berbasis kebutuhan dan potensi daerah. Membangun dashboard pangan, mengintegrasikan data produksi, stok, harga, cuaca, dan jalur distribusi untuk pengambilan kebijakan prediktif.
Dari sisi pengendalian inflasi pangan, BI Sulsel mendorong percepatan program mandiri benih, luas tambah tanam, oplah, cetak sawah, alat dan mesin pertanian untuk menjaga pasokan. Memperluas gerakan menanam di pekarangan atau lahan kosong, mitigasi dampak El Nino melalui penyaluran sarpras perairan, termasuk perbaikan irigasi menjaga produktivitas.
Melaksanakan mini distribution center, pasar murah, dan gerakan pangan murah dengan prinsip tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, tepat komoditas. Pelaksanaannya dilakukan masif fokus pada komuditas penyumbang inflasi seperti aneka cabai, bawang, minyak goreng, produk unggas dan turunannya.
Penguatan peran BUMD sebagai offtaker dari petani, termasuk sebagai penyedia fasilitas cold storage dengan mempertimbangkan kapasitas listrik dan biaya operasional. Memfasilitasi distribusi pangan atau subsidi ongkos angkut untuk mengurangi kesenjangan harga antardaerah dan menjaga kelancaran distribusi pasokan.
Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan stakeholders diperkuat untuk memastikan efektivitas pengendalian inflasi. Meningkatkan kualitas neraca pangan, pelaksanaan diseminasi informasi untuk menyampaikan perkembangan inflasi, program TPID, serta mendorong perilaku belanja bijak dengan kampanye produk olahan seperti cabai kering, bawang goreng dan lainnya.
“Memperkuat koordinasi dengan TPIP juga penting, mempercepat distribusi minyak kita untuk jaga stabilitas harga, termasuk percepatan penyerapan dan penyaluran program SPHP jagung dan beras oleh Bulog,” sebut Rizki.
Secara nasional, kata Rizki, BI terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter agar inflasi terkendali dalam sasaran 2,5 ± 1 persen, termasuk stabilitasi nilai tukar rupiah guna memitigasi dampak rambatan global dari imported inflation. Bersinergi dengan pemerintah TPIP/TPID memperkuat implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera termasuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca El Nino terhadap harga pangan.
Media Engagement
Informasi mengenai ekonomi dan kebijakan BI wajib diketahui masyarakat, salah satunya melalui pemberitaan media. Kepala divisi Humas BI Sulsel, Lidyawatie melihat, media memiliki posisi strategis membantu masyarakat memahami isu ekonomi dan kebanksentralan.
Menyadari hal itu, BI menggelar “Media Engegement” menghadirkan jurnalis senior Bisnis Indonesia, Hery Trianto sebagai narasumber. Hery menekankan pentingnya media membaca dampak psikologis kebijakan terhadap perekonomian. “Informasi ekonomi butuh kehati-hatian karena memengaruhi persepsi publik dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Begitu juga informasi kebijakan ekonomi pemerintah, memengaruhi sentimen pasar dan harga,” sebut Hery.
Sementara ekonom senior The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlepas dari perkembangan geopolitik global, arus modal, kebijakan moneter, serta kepercayaan investor.
Dalam hal ini, Ia mendorong program pemerintah yang memicu aktivitas ekonomi berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. Menggerakkan sektor riil dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga mengakselerasi tercapainya kesejahteraan berkeadilan.
Bali Putra
