BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – APBN terus bekerja menjaga aktivitas ekonomi dan pembangunan tetap bergerak, sekaligus memastikan dukungan fiskal hadir secara konsisten bagi masyarakat dan berbagai sektor produktif.
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2026 terjaga pada angka 5,59 persen, di atas pertubuhan nasional 5,29 persen. Neraca perdagangan surplus 72,07 juta Doar AS pada Agustus 2026, dan inflasi terkendali pada angka 0,14 (mtm), 2,86 (yoy), dan 2,51 (ytd).
Belanja Negara di Sulawesi Selatan (Sulsel) terealisasi Rp36,34 triliun atau tumbuh 11,24 persen dibanding 2025.
“Kinerja belanja negara yang terus menguat menjadi dorongan positif bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulsel,” ujar Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Makassar yang juga Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (DJBC Sulbagsel), Martha Octavia di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu, 22 September 2026.
Dikatakan, kinerja penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp6,82 triliun atau 52,18 persen dari target Rp13,08 triliun. Terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp3,29 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp3,53 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp24,56 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-32,74 miliar.
Dari sisi Kepabeanan dan Cukai, realisasi penerimaan mencapai Rp163,56 miliar atau 43,80 persen dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk Rp96,55 miliar, Bea Keluar Rp23,17 miliar, dan Cukai sebesar Rp43,84 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp2,83 triliun atau 76,43 persen dari target Rp3,71 triliun, berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,89 triliun dan PNBP Lainnya Rp948,09 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel terealisasi Rp15,88 triliun atau 59,18 persen dari pagu Rp26,83 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi Rp8,46 triliun atau 68,74 persen dari pagu Rp12,31 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi Rp5,01 triliun atau 49,12 persen dari pagu Rp10,20 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulsel.
Sementara itu, belanja modal terealisasi Rp2,39 triliun atau 55,61 persen dari pagu Rp4,29 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV terealisasi Rp17,73 miliar atau 71,30 persen dari pagu Rp24,87 miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) terealisasi Rp20,46 triliun atau 72,57 persen dari pagu Rp28,19 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.
Dana Bagi Hasil memiliki pagu Rp794,76 miliar dengan realisasi Rp610,89 miliar atau 76,86 npersen. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Umum memiliki pagu Rp19,13 triliun dengan realisasi Rp14,39 triliun atau 75,23 persen. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,58 miliar dengan realisasi Rp88,00 miliar atau 30,28 persen. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp4,70 triliun atau 75,02 persen. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Dana Desa memiliki pagu Rp1,72 triliun dan terealisasi Rp676,79 miliar atau 39,31 persen. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Martha yang saat itu didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Hari Utomo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Panca Putra Jaya, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Agung Pranoto Eko Putro menyebutkan, hingga 31 Agustus 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui penyaluran program Makan Bergizi Gratis kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.074 dengan NPWP atau 2.517 dengan NIB dengan dampak ekonomi Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi, realisasi 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa, dengan tindak lanjut pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan telah terealisasi Rp1,47 triliun.
Bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.466.592 ton pada 1.041.701 hektar sawah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12,96 triliun kepada 181.912 debitur dengan perkiraan subsidi Bunga sebesar Rp1,15 triliun pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya, dan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 11.111 unit rumah senilai Rp1,39 triliun.
Editor: Bali Putra
