BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kinerja penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga 31 Agustus 2026 tergolong masih jauh dari target penerimaan 2026.
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) pun bakal menggenjot penerimaan dari sektor administrasi pemerintahan. Di samping sejumlah sektor lain yang menjadi penyumbang terbesar pajak di Sulsel seperti Perdagangan, Industri Pengolahan, Pengangkutan dan Pergudangan, serta Pertambangan.
Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Kanwil DJP Sulselbartra, Agung Pranoto Eko Putro menyebutkan, penerimaan pajak hingga Agustus 2026 sebesar Rp6,82 triliun. Angka itu baru mencapai 52,18 persen dari target 2026 sebesar Rp13,08 triliun.
Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp3,29 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp3,53 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp24,56 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-32,74 miliar.
Agung menjelaskan, terjadi pertumbuhan positif penerimaan PPh, berasal dari bidang Pendidikan dan sektor Kesehatan. Pertumbuhan positif juga terjadi pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dipicu penurunan restitusi pajak serta peningkatan setoran dari sektor pertambangan dan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah.
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga tumbuh positif, dari kenaikan setoran PBB Pertambangan Minerba. “Sementara penerimaan Pajak Lainnya mengalami penurunan signifikan mencapai -106 persen, disebabkan kebijakan pemindahan deposit pajak ke jenis pajak lainnya,” sebut Agung saat memberi keterangan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu, 22 September 2026.
Secara sektoral, penerimaan pajak di Sulsel tertinggi berasal dari sektor Perdagangan dengan kontribusi 31,57 persen, kemudian Administrasi Pemerintahan berkontribusi 25,75 persen, Industri Pengolahan 8,54 persen, Pengangkutan dan Pergudangan 5,99 persen, serta Pertambangan yang berkontribusi 5,78 persen.
“Kami masih memiliki optimisme dari sisa beberapa bulan di 2026. Utamanya di sektor Administrasi Pemerintahan. Karena, seperti kita ketahui pola pemerintahan, banyak program terlaksana di bulan-bulan jelang akhir tahun,” katanya.
Bali Putra
