BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPwBI Sulsel), Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, realisasi investasi di Sulsel masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya kesiapan proyek yang belum optimal, keterbatasan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, serta masih adanya proyek yang belum selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Hal itu, dikatakan Rizki pada Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) sekaligus Kick-Off South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) 2026, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 27 April lalu.
Forum yang digelar Pemprov Sulsel bersama KPwBI Sulsel, merupakan wadah strategis memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong transformasi ekonomi Sulsel melalui hilirisasi dan penguatan investasi berkelanjutan.
Realisasi investasi di Sulsel 2025, tercatat positif, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, realisasi investasi Sulsel menempati peringkat ke-20 nasional. Sehingga perlu diperkuat dan lebih terarah.
Indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, relatif lebih tinggi dibandingkan negara peers seperti Malaysia dan Vietnam. Mencerminkan, perlunya peningkatan efisiensi investasi.
“Sulsel memiliki lebih dari 90 pryek investasi yang siap ditawarkan kepada investor (IPRO). Sebagian diantaranya berstatus clean and clear (CnC). Namun demikian, realisasi investasi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan proyek yang belum optimal, keterbatasan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, serta masih terdapat proyek yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” ujar Rizki.
Sementar itu, Sekda Sulsel, Jufri Rahman, menekankan pentingnya reformasi tata kelola investasi daerah, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung dan penguatan aspek keamanan serta kepastian berusaha guna mempercepat investasi di daerah ini.
Dalam Forum PINISI SULTAN 2026, disepakati sejumlah rekomendasi dan rencana tindak lanjut, seperti
- Penyelarasan proyek dengan agenda pembangunan nasional, termasuk penguatan hilirisasi komoditas unggulan Sulsel seperti nikel, tembaga, kelapa, rumput laut, garam, ikan TCT, udang, kakao, dan kelapa sawit.
- Penguatan kesiapan proyek melalui penyediaan infrastruktur pendukung memadai serta jaminan keamanan dan kepastian berusaha guna meningkatkan daya saing proyek.
- Pendampingan penyusunan feasibility study (FS) bekerja sama lembaga kredibel untuk meningkatkan kualitas dokumen proyek.
- Penguatan promosi IPRO melalui forum investasi, one-on-one meeting, dan site visit dengan calon investor potensial, baik domestik maupun internasional.
- Pengembangan skema pembiayaan alternatif, termasuk penjajagan KPBU, pembiayaan oleh Danantara, optimalisasi kerja sama internasional, serta kemitraan dengan pelaku usaha strategis.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui capacity building penyusunan proposal investasi berstandar internasional guna meningkatkan kualitas project owner.
“Ke depan, sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna meningkatkan kualitas perencanaan dan kesiapan proyek, mendorong percepatan realisasi investasi, serta memastikan investasi yang masuk semakin produktif, berdaya saing, dan berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel,” jelas Jufri.
Akselerasi investasi di Sulsel juga perlu terus didorong melalui penguatan daya tarik daerah, termasuk perbaikan iklim usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kualitas proyek investasi. Sejalan dengan arah transformasi ekonomi, salah satu fokus pengembangan investasi diarahkan pada hilirisasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Forum ini juga dirangkaikan diskusi bersama BKPM mengenai strategi mendorong investasi berdasarkan arah pembangunan nasional, pemaparan BKPM terkait upaya mendorong investasi berkelanjutan dan strategi hiliriasi industri berbasis dekarbonisasi, serta Danantara Indonesia mengenai strategi dukungan pembiayaan proyek investasi daerah guna mendukung pembangunan nasional.
Dihadiri sejumlah bupati/walikota, Direktur Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Vice President Investor Relations Danantara Indonesia, serta Perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Editor: Bali Putra
