BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat berinvestasi di instrumen investasi yang aman, untuk menghindari jeratan pinjaman online ilegal, judi online, maupun investasi bodong.
Hal tersebut terungkap saat Kemenkeu melalui Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Edukasi Literasi Keuangan dan Sosialisasi Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015T2 dan SBR015T4 di Aula Rongkong, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin, 19 Oktober lalu.
Kegiatan diikuti 150 peserta secara luring dari unit vertikal Kementerian Keuangan di Makassar dan sekitarnya, satuan kerja Kementerian/Lembaga mitra kerja KPPN Makassar, instansi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menyoroti kesenjangan inklusi dan literasi keuangan yang kerap membuat masyarakat terjerat pinjaman online ilegal, judi online, maupun investasi bodong.
Mengangkat falsafah Bugis-Makassar sipakatau, sipakainge, sipakalebbi, Martha mengajak ASN Kementerian Keuangan menjadi duta literasi keuangan dan saling mengingatkan keluarga serta rekan untuk memilih instrumen investasi yang aman.
Hal senada disampaikan Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan Direktorat Surat Utang Negara, Arif Prabowo Sulistiono. Ia memaparkan peran APBN sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Di mana, defisit APBN dipenuhi melalui pembiayaan anggaran, antara lain melalui penerbitan Surat Berharga Negara.
“Utang merupakan alat, bukan tujuan. Pembiayaan melalui utang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat, menjaga momentum pembangunan, sekaligus berbagi beban secara adil antargenerasi,” jelasnya.
Arif menjelaskan, utang dikelola secara prudent, tecermin dari rasio utang terhadap PDB Indonesia yang relatif rendah dibandingkan sejumlah negara kawasan dan negara berkembang lain.
Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Surat Utang Negara, Rena Mustika Tresna yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, mengulas tentang SUN ritel sebagai instrumen investasi yang dirancang khusus bagi individu Warga Negara Indonesia, dengan tujuan memperluas basis investor domestik dan mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan.
“SBR015 aman karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh Undang-Undang. Kuponnya mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor), dibayarkan setiap bulan, dan dapat dibeli mulai Rp1 juta,” ujar Rena.
Dalam sesi pemaparan materi yang dipandu Renaldo Christian Gideon (Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Surat Utang Negara), Rena juga menjelaskan, SBR015 tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun investor dapat mengajukan pencairan lebih awal (early redemption) maksimal 50 persen dari kepemilikan, serta menguraikan tahapan pemesanan secara online, mitra distribusi, dan kanal pembayaran.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Keuangan berharap literasi keuangan ASN dan masyarakat di Sulawesi Selatan semakin meningkat dan mendorong terbentuknya perilaku finansial yang bijak dan Keterangan berkelanjutan.
SBR015 merupakan pilihan berharga untuk menoreh masa depan, tentunya dengan sejumlah pokok Ketentuan dan Persyaratan SBR015.
Untuk SBR015T2
Periode Registrasi setiap saat pada mitra distribusi yang telah ditetapkan dengan Masa Penawaran dibuka pada 28 September 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup 22 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB.
Bentuk dan Karakteristik Obligasi, berupa oligasi negara tanpa warkat; tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan hingga jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption.
Tanggal Penetapan Hasil Penjualan pada 26 Oktober 2026 dan Tanggal Setelmen pada 28 Oktober 2026, serta Tanggal Jatuh Tempo pada 10 Oktober 2028
Minimum Pemesanan Rp1 juta dan Maksimum Pemesanan Rp5 miliar. Jenis Kupon mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) 6,75 persen per tahun.
Periode Early Redemption 27 Oktober 2027 (pukul 09.00 WIB) hingga 4 November 2027 (pukul 15.00).
Pembayaran Kupon dilakukan tanggal 10 setiap bulan dengan Pembayaran Kupon Pertama Kali pada 10 Desember 2026.
Untuk SBR015T4
Periode Registrasi setiap saat pada mitra distribusi yang telah ditetapkan dengan Masa Penawaran dibuka pada 28 September 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup 22 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB.
Bentuk dan Karakteristik Obligasi, berupa oligasi negara tanpa warkat; tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan hingga jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption.
Tanggal Penetapan Hasil Penjualan pada 26 Oktober 2026 dan Tanggal Setelmen pada 28 Oktober 2026, serta Tanggal Jatuh Tempo pada 10 Oktober 2030
Minimum Pemesanan Rp1 juta dan Maksimum Pemesanan Rp10 miliar. Jenis Kupon mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) 6,85 persen per tahun.
Periode Early Redemption 30 Oktober 2028 (pukul 09.00 WIB) hingga 6 November 2028 (pukul 15.00).
Pembayaran Kupon dilakukan tanggal 10 setiap bulan dengan Pembayaran Kupon Pertama Kali pada 10 Desember 2026.
Pemesanan pembelian SBR015T2 dan SBR015T4 dapat dilakukan melalui sistem elektronik 29 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan (18 bank umum, 7 perusahaan efek, dan 4 perusahaan financial technology APERD), dilakukan dalam 4 tahapan yakni registrasi, pemesanan, pembayaran, dan setelmen/konfirmasi.
Sebelum melakukan pemesanan, calon investor diharapkan memahami Memorandum Informasi SBR015 yang dapat diakses pada landing page www.kemenkeu.go.id/sbr.
*/Editor: Bali Putra
