BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar kembali menggelar sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (KKPR-SPR).
Kegiatan sosialisasi Permen ATR-BPN 13/2021 digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, 10 Nopember 2026. Dibuka Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator di Direktorat SPR, Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR), Kementerian ATR-BPN, Marissa Aprilia, dan Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Sekretaris Distaru Kota Makassar Andi Zainal Abidin menyebutkan, pada sosialisasi kali ini, Distaru Makassar mengundang berbagai pihak terkait, seperti instansi vertikal Sulsel, sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kota Makassar diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), sejumlah camat, lurah, asosiasi, dan stakeholder terkait, seperti Ikatan Ahli Pelaksana (IAP) Sulsel.
“Sosialisasi kami lakukan dalam rangka keterbukaan dan penyebarluasan informasi. Harapannya, ke depan seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar betul-betul memahami berbagai prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang,” ujar Zainal Abidin.
Sejauh ini, pemanfaatan ruang di Kota Makassar diakui berjalan dengan baik, mengingat Makassar juga sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga setiap ada perubahan pemanfaatan ruang, baik secara administrasi maupun secara fisik, semuanya diproses sesuai prosedur yang berlaku. Termasuk pelayanannya kepada masyarakat, Distaru mengupayakannya semaksimal mungkin sesuai aturan dan mekanisme yang ditentukan.
“Untuk pemanfaatan ruang, Distaru tentu tidak sendiri, melainkan lintas OPD,” sebutnya.
Sementara itu, dalam sesi sosialisasi, kedua narasumber, baik Marissa Aprilia maupun Aulia Hanif Erya memaparkan sejumlah hal diantaranya mengenai persyaratan dalam permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang menjadi dasar atau rekomendasi teknis untuk menerbitkan KKPR, termasuk persyaratan permohonan PTP KKPR berusaha lintas kabupaten/kota.
Juga dipaparkan terkait jangka waktu penyelesaian PTP, di mana, untuk pengurusan penerbitan PTP KKPR dibutuhkan waktu maksimal 10 hari.
“Namun dalam pelaksanaan, tidak jarang melebihi jangka waktu SOP tersebut, karena sejumlah kendala. Diantaranya, pemohon tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, ketidaksesuaian nama pemohon dengan nama yang tercantum di surat tanah, ketidaksesuaian lokasi tanah, dan lainnya,” ujar Aulia.
Sementara itu, dalam sesi diskusi, perwakilan IAP Sulsel, Muhammad Natsir menanyakan tentang peran IAP dalam proses penerbitan KKPR, yang mana KPPR ini diharapkan tidak hanya menjadi persyaratan administrasi, namun menjadi salah satu alat mitigasi atau pencegahan terjadinya permasalahan dalam pemanfaatan ruang.
Sementara Ilham dari Camat Mariso menanyakan manfaat yang diperoleh masyarakat, termasuk dampak hukumnya, ketika hendak membangun namun tidak mengurus KKPR. Ilham juga menanyakan apakah aturan tentang KKPR dan SPR ini berdampak pada peningakatan pendapatan asli daerah.
Bali Putra
