BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Dalam sembilan bulan di 2026, pemerintah pusat membelanjakan anggaran sekitar Rp18,15 triliun di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Jumlah itu, baru sekitar 66,60 persen dari total pagu yang disiapkan Rp27,26 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Hari Utomo menjelaskan, dari total Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel hingga 30 September 2026, diantaranya untuk belanja pegawai Rp9,45 triliun atau 76,10 persen dari pagu Rp12,42 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK.
Belanja barang Rp6,03 triliun atau 57,40 persen dari pagu Rp10,50 triliun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulsel.
Belanja modal Rp2,66 triliun atau 61,55 persen dari pagu Rp4,31 triliun, untuk pembangunan sembilan sekolah rakyat, konstruksi cetak sawah, fasilitas Pelabuhan Larea-rea, Sinjai, dan perkuatan Hilir Bendungan Pamukkulu, Takalar.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi p19,52 miliar atau 83,27 persen dari pagu Rp23,45 miliar.
Hari menambahkan, BPP yang berdampak ke daerah diantaranya untuk penyaluran program Makanan bergizi Gratis (MBG). Di mana, di Sulsel telah terbentuk 876 SPPG di 24 kabupaten/kota dengan 1.929.720 peneriman manfaat, 5.320 suplier dan39.918 tenaga kerja.
“Anggaran terserap untuk program MBG di Sulsel Rp4,32 triliun,” ujar Hari di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Selasa, 27 Oktober 2026.
Penguatan 3.080 Koperasi Merah Putihdengan dampak ekonomi sebesar Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi.
Realisasi 14 Sekolah Rakyat dengan 3.970 siswa pada 2026, dengan tindak lanjut pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan telah terealisasi Rp1,66 triliun.
Di bidang ketahanan pangan, menghasilkan produksi padi sebanyak 5.466.592 ton pada 1.041.701 hektar sawah.
Kemudian, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp14,92 triliun kepada 208.925 debitur pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya, serta penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 13.596 unit rumah senilai Rp1,70 triliun.
Bali Putra
