Hingga September 2026, LPS Tangani Klaim Penjaminan Simpanan Rp5,31 Triliun

59
Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS III – Sulampua, Prayitno Amigoro (pegang mic). POTO: ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MANADO – Sejak hadir pada 2005 hingga 30 September 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menangani klaim penjaminan simpanan sebesar Rp5,31 triliun secara nasional. Sementara di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), besarannya sekitar Rp292,13 miliar.

Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS III – Sulampua, Prayitno Amigoro menyebutkan hal itu, dihadapan sejumlah media, beberapa hari lalu.

Prayitno menyebutkan, LPS hadir sebagai respons penguatan sistem perbankan pascakrisis moneter 1997/1998. Di mana, penjaminan simpanan berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi nasabah.

Hingga September 2026, setidaknya ada satu Bank Umum dan 160 Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) yang dicabut izin usahanya (CIU).

Dari jumlah tersebut, total hasil penetapan simpanan  mencapai Rp5,90 triliun dari 564.263 rekening.

Namun, setelah dilakukan proses dengan memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, dan hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS, simpanan yang layak bayar (LB) sebesar Rp5,31 triliun atau sekitar 89,94 persen dari total penetapan simpanan dari 539.692 rekening atau sekitar 95,65 persen dari seluruh rekening.

“Sementara itu, sekitar Rp593,65 miliar atau 10,06 persen dari total penetapan simpanan, dinyatakan sebagai simpanan tidak layak bayar (TLB), dari 24.571 rekening (4,35 persen),” kata Prayitno.

Prayitno menjelaskan, yang menyebabkan simpanan dikategorikan TLB, diantaranya tidak tercatat sebesar Rp35,65 miliar, suku bunga di atas Tingkat bunga penjaminan (TBP) LPS Rp2 miliar, yakni sebesar Rp417,94 miliar, dan menjadi penyebab bank tidak sehat, sebesar Rp140,06 miliar.

Wilayah Sulampua

Sementara itu, hingga 30 September 2026, LPS telah melakukan penanganan klaim penjaminan simpanan terhadap 10 BPR/BPRS di Wilayah Sulampua, dengan hasil penetapan simpanan mencapai Rp333,36 miliar dari 46.857 rekening.

Dari jumlah tersebut, yang masuk kategori layak bayar (LB), Rp292,13 miliar (87,63 persen dari 44.445 rekening (94,85 persen). Sementara masuk kategori simpanan TLB, Rp41,24 miliar (12,37 persen) dari 2.412 rekening (5,15 persen).

LPS sendiri, merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang 24/2004 (UU LPS) sebagaimana diubah dalam UU 4/2026 (Perubahan atas UU P2SK) dengan tujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Sesuai UU tersebut, LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Dengan catatan, simpanan layak bayar atau memenuhi persyaratan 3T yakni tercatat dalam pembukaan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak diindikasikan dan atau terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank.

Bali Putra