BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara keseluruhan, pasca-penyesuaian harga BBM nonsubsidi produk tertentu. Pasalnya, penggunaan BBM nonsubsidi dengan spesifikasi tinggi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), relatif kecil.
Penyesuaian harga terjadi pada sejumlah produk BBM nonsubsidi dengan spesifikasi tinggi yang berlaku di wilayah Sulawesi Selatan, diantaranya jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Penyesuaian mengikuti dinamika harga energi global serta faktor nilai tukar, yang secara berkala memengaruhi harga produk BBM nonsubsidi.
“Sementara harga BBM lain seperti Pertamax dan Pertalite tetap stabil, sehingga mayoritas masyarakat tidak terdampak langsung oleh perubahan ini,” ungkap Sales Area Manager Retail Sulselbar Pertamina, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom di Makassar, Rabu (22/04/2026).
Dikatakan, berdasarkan data konsumsi, penggunaan BBM nonsubsidi dengan spesifikasi tinggi di wilayah Sulsel masih berada pada porsi yang relatif kecil. Konsumsi Pertamax Turbo tercatat belum mencapai 1 persen dari total penyaluran, sementara Pertamina Dex dan Dexlite berada di kisaran 3 persen.
Ia menilai, komposisi tersebut membuat dampak kenaikan harga terhadap pola konsumsi masyarakat secara umum tetap terbatas.
“Segmen pengguna BBM ini memang spesifik dan porsinya kecil. Dengan kondisi tersebut, penyesuaian harga tidak mendorong perubahan signifikan pada konsumsi secara keseluruhan,” jelasnya.
Pertamina juga memastikan ketersediaan stok BBM di Sulsel dalam kondisi aman dan distribusi berjalan normal, sehingga tidak terdapat indikasi gangguan pasokan akibat penyesuaian harga ini.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan, di tengah disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi, pengawasan distribusi menjadi fokus utama.
“Perbedaan harga yang cukup tinggi antarproduk berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Karena itu, pengawasan distribusi harus diperkuat dan melibatkan banyak pihak, baik Pertamina, aparat penegak hukum, maupun pemerintah daerah, agar penyaluran tetap sesuai peruntukan,” ujar Lilik.
Ia menambahkan, sistem digitalisasi dan monitoring transaksi terus dioptimalkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan, khususnya pada BBM subsidi yang memiliki regulasi ketat dalam penyalurannya.
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai spesifikasi kendaraan dan kebutuhan, serta menghindari pembelian yang tidak sesuai peruntukan.
Pertamina terus membuka ruang untuk masyarakat, apabila menemukan indikasi pelanggaran atau kendala layanan di lapangan, dengan layanan pengaduan resmi Pertamina Call Center (PCC) 135.
*/Editor: Bali Putra
