GMTD Tegaskan: Sertifikat Tetap Utuh, tidak Dibatalkan Pengadilan

109

 

GMTD terus menempuh seluruh proses hukum atas dugaan tindakan melawan hukum, penyerobotan dan penguasaan lahan secara paksa di kawasan Tanjung Bunga. Persoalan ini juga menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang saham GMTD.

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), perusahaan terbuka yang lahir tiga dekade lalu dengan mandat pembangunan Sulawesi Selatan, menegaskan, sertifikat atas tanah milik perseroan seluas 163.262 m² di kawasan Tanjung Bunga tetap utuh.

Landasan hukum kepemilikan GMTD, yang didukung sejarah pertanahan selama lebih dari lima dekade, serangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh pengadilan, tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026.

Tidak satu pun amar putusan pengadilan menetapkan pihak lain sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Tidak satu pun amar putusan Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan ada pihak lain sebagai pemilik sah atas tanah seluas 16,3 hektare yang menjadi objek perkara,” tegas, Direktur Utama GMTD, Ali Said, Kamis, 19 November 2026.

Dikatakan, jika ada pihak lain yang menyatakan dimenangkan, itu merupakan penggiringan opini publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah,” sebut Ali.

GMTD memiliki landasan hukum kepemilikan yang kuat, dengan sejarah hukum pertanahan selama lebih dari lima dekade, seperti riwayat sertifikat tanah yang telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 m², serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Ada juga pelaksanaan eksekusi resmi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada 3 November 2025, persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Oktober 2025.

“Tidak satu pun amar dalam putusan terakhir membatalkan sertifikat GMTD, membatalkan putusan-putusan pengadilan terdahulu, ataupun membatalkan pelaksanaan eksekusi tersebut,” tambahnya.

GMTD kata Ali, terus menempuh seluruh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas berbagai dugaan tindakan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum tersebut.

GMTD sangat menyayangkan berbagai pernyataan pihak lain yang mendiskreditkan perseroan, termasuk tuduhan mengenai mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, dan dugaan tindak pidana.

Tuduhan-tuduhan serius tersebut tidak dapat dilontarkan secara sembarangan, terlebih dengan menggunakan putusan pengadilan yang tidak menetapkan hal-hal tersebut dalam amar putusannya. GMTD mengkaji langkah-langkah hukum terhadap berbagai pernyataan dan tuduhan yang merugikan nama baik, reputasi, serta kepentingan perseroan dan seluruh pemegang sahamnya.

Menurut Ali, GMTD lahir atas prakarsa pemerintah dan mengemban misi pembangunan sulawesi selatan. GMTD bukanlah perusahaan swasta biasa, namun merupakan perusahaan yang kelahirannya lebih dari tiga dekade lalu diprakarsai, dimotori dan didukung oleh Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah, dengan mandat untuk menarik investasi, membangun infrastruktur, dan mengembangkan kawasan baru sebagai bagian dari visi menjadikan Makassar sebagai gerbang pembangunan Indonesia Timur.

Hingga saat ini, GMTD merupakan perusahaan terbuka dengan partisipasi kepemilikan saham tiga pemerintah daerah yakni  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.

Keberadaan investor swasta di dalam GMTD merupakan hasil dari prakarsa dan upaya resmi pemerintah dalam mengundang investasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.

Selama lebih dari tiga dekade, GMTD telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengembangan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.

“Dengan demikian, upaya GMTD mempertahankan aset dan hak-hak hukumnya bukan semata-mata menyangkut kepentingan korporasi, melainkan juga menyangkut kepentingan pemerintah daerah, kepentingan masyarakat, kepastian hukum berinvestasi, dan kesinambungan pembangunan Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Dikatakan, mempertahankan aset, mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya, merupakan tanggung jawab institusional yang tidak dapat diabaikan.

“Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” lanjut Ali Said.

GMTD berkomitmen untuk terus menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga bagi kemajuan Makassar dan Sulawesi Selatan.

Editor: Bali Putra