BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) terus memperkuat sinergi dengan Polda Sulsel dalam penegakan hukum perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta pengamanan penerimaan negara.
Hal itu, terungkap saat pertemuan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra, Imanul Hakim dengan Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, belum lama ini.
Imanul Hakim memaparkan, hingga paruh pertama 2026, salah satu capaian penerimaan pajak regional Sulawesi Selatan didorong kontribusi sektor komoditas pertambangan. Mengingat signifikansinya, diperlukan pengawasan dalam mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap praktik underinvoicing atau pelaporan nilai ekspor atau penjualan yang lebih rendah dari nilai sebenarnya yang berpotensi menggerus penerimaan negara.
Dikatakan, pajak merupakan pilar utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang langsung dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur, keamanan, kesehatan, Pendidikan, dan lainnya.
“Dukungan dari institusi Polri sangat krusial bagi kami, tidak hanya dalam memberikan rasa aman bagi petugas komitmen di lapangan, juga dalam konteks penegakan hukum di bidang perpajakan,” ujar Imanul Hakim.
Langkah preventif dan penegakan hukum gabungan antara DJP dan Polda, diharapkan mampu menciptakan efek gentar bagi para pelaku usaha yang mencoba melakukan penghindaran pajak, sekaligus memastikan iklim usaha berjalan secara adil dan transparan.
Seluruh komitmen pembiayaan program pembangunan dan operasional penegakan hukum dalam kerja sama ini dipastikan berjalan secara akuntabel, independen, dan bebas dari unsur benturan kepentingan.
Melalui koordinasi yang solid antara Kanwil DJP Sulselbartra dan Polda Sulsel, diharapkan kepatuhan pajak dapat menjaga roda pembangunan tetap berputar demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan yang berkelanjutan.
Editor: Bali Putra
