BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), 15 September 2026.
Rakor yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kota Makassar, merupakan lanjutan dari beberapa kali rakor sebelumnya. Rakor dibuka Sekretaris Disnaker, Anshar Umar, diikuti sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkot Makassar dan sejumlah perusahaan.
Menghadirkan dua narasumber, yang membahas mengenai kondisi, permasalahan serta solusi ketenagakerjaan di Kota Makassar yakni Prof. Madris dengan materi “Mengatas Kesenjangan Kompetensi untuk Menekan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Makassar”, dan Nielma Palamba yang notabena mantan Kepaa Disnaker Makassar, dengan materi “Evaluasi Rencana Tenaga kerja Makro”.
Anshar Umar menyebutkan, rakor digelar untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan dan program serta merumuskan strategi penempatan dan potensi tenaga kerja yang selaras dengan sektor-sektor utama di Makassar, sekaligus memperkuat perencanaan ketenagakerjaan di Kota Makassar agar lebih terarah dan berkelanjutan.
“Kajian dilakukan secara empiris menggunakan data-data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Pemkot Makassar untuk melihat sejauh mana indeks pertumbuhan tenaga kerja di Kota Makassar. Terutama melihat Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2024-2029,” ujar Anshar Umar.
Diakui, TPT Kota Makassar masih menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan dengan pengangguran terbuka didominasi usia produktif 15 – 30 tahun, dengan dominan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi.
“Ini yang menjadi tanggungjawab bersama, bagaimana caranya bisa diminimalisir, dengan menyiapkan lapangan kerja, baik formal maupun informal, sehingga persoalan kemasyarakat yang diakibatkan angka pengangguran dapat diminimalisir,” sebutnya.
Sementara itu, Prof Madris menyebutkan, ada dua akar masalah ketenagakerjaan di Makassar, yakni dari sisi lulusan, dan dari sisi industri jasa dan dagang.
Madris menjelaskan, dari sisi lulusan, didominasi lulusan bidang umum seperti Hukum, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sastra, Isipol, dan sejenisnya. Kemudian minim praktik lapangan dan sertifikasi profesi, serta masih kurangnya soft skill komunikasi dan pelayanan.
Dari sisi Industri Jasa dan Dagang, mereka membutuhkan kebutuhan riil seperti digital marketing, barista, customer service, analis data, dan sejenisnya. Membutuhkan tenaga yang siap kerja langsung dan memiliki sertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), serta sektor jasa menuntut standar pelayanan dan kemampuan bahasa yang tinggi
“Terjadi kesenjangan kompetensi, antara tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan industri. Untuk itu, dunia Pendidikan dituntut tidak sekadar “mencetak” lulusan, melainkan mencetak talenta sesuai kebutuhan industri,” ujar Prof. Madris.
Hal serupa disampaikan Nielma Palamba menyebutkan, penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar belum optimal, meskipun kebutuhan tenaga kerja tersedia.
Menurut Nielma, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Di mana, kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan DUDI, penguasaan teknologi masih terbatas, soft skill dan etos kerja belum memenuhi harapan DUDI, pengalaman kerja menjadi syarat utama DUDI, dan sertifikasi kompetensi masih rendah.
Di Kota Makassar, tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,71 persendi tahun 2024 dan 9,54 persen di tahun 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi Makassar selalu lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yakni 6,61 persen pada kuartal I-2026 dan 7,04 persen pada kuartal II-2026.
Bali Putra
