// ]]> -->
BISNISSULAWESI, MAKASSAR — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menilai, pengembangan hunian berbasis komunitas menjadi salah satu upaya efektif, dalam menyediakan perumahan dengan lebih cepat. Sebab, komunitas merupakan kelompok dengan keterikatan antar anggota yang kuat, sehingga mudah dirangkul.
Selain itu, komunitas memiliki latar belakang yang sama atau hampir serupa, sehingga mudah terhitung datanya. Pendekatan melalui komunitas dibutuhkan, untuk mengurangi angka backlog, atau penyediaan kebutuhan rumah secara signifikan. Setiap tahunnya, akumulasi backlog mencapai 600 ribu sampai 800 ribu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen DPP REI, Arief Mone mengaku, sepakat dengan adanya program ini. Menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi dengan baik.
Selain itu, banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap (non-fixed income) juga membutuhkan rumah. “Justru backlog terbesar berada di zona non-fixed income itu, atau perbankan sebut non bankable, 70 persen sebenarnya ada disitu,” ujar Arief Mone kemarin.
Arief Mone menilai, dengan program terbaru ini, target 1 juta rumah bisa tercapai. “Pemerintah melalui Kementerian PUPR harus segera membantu,” katanya.
Lanjutnya, seperti bantuan uang muka yang harus direalisasikan segera, karena kendala non bankable secara administrasi menjadi problem bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tidak tetap. Ini yang memang membutuhkan sentuhan pemerintah.
Jika program ini berhasil, Ia meyakini target pembangunan rumah yang dicanangkan bisa melebihi dari target yang telah ditentukan. “Misal REI Sulsel target pembangunan 20 ribu rumah, 70 persen sebenarnya zona-nya disitu. Kalau itu dipercepat, sosialisasinya dipercepat, perbankan dibuatkan mekanisme agar mempermudah pembiayaan, dengan begitu saya rasa hasilnya bisa melebihi target,” ungkapnya.
Dengan adanya program ini, Arief berharap, seluruh lapisan masyarakat bisa memiliki rumah sendiri./Komang Ayu
