BISNISSULWAWESI.COM, MAKASSAR – Kementerian Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan (Kemenkeu Satu Sulsel) mendorong UMKM naik kelas dengan digitalisasi keuangan dan perluas akses pembiayaan ultra mikro.
Hal tersebut, terungkap dalam seminar “UMKM Berdaya, Ekonomi Berjaya: Digitalisasi Keuangan dan Akses Pembiayaan untuk Usaha Naik Kelas” yang digelar Kemenkeu di Aula Rongkong Gedung Keuangan Negara (II) Makassar, Selasa, 27 Oktober 2026.
Kegiatan ini merupakan program sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu sekaligus memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80.
Ketua Pokja UMKM Kemenkeu Satu Sulasel, Andri Waskito, menyebutkan, kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi 16 satuan kerja di lingkungan perwakilan Kemenkeu Sulsel bersama perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Dinas Koperasi dan UKM Sulsel/PLUT KUMKM, serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Diikuti 37 pelaku UMKM binaan, yang terdiri atas 32 UMKM binaan Kemenkeu Sulsel dan 5 UMKM binaan BI Sulsel.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, Martha Octavia menyebutkan, kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, keterampilan, dan panduan praktis bagi pelaku usaha guna meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk dan layanan, serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain seminar, rangkaian kegiatan ini juga dilengkapi Bazar UMKM, Kamis, 29 Oktober 2026.
“UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan penyediaan sumber penghasilan keluarga,” ujar Martha.
Pertumbuhan UMKM diyakini memberikan multiplier effect bagi petani, nelayan, pengrajin, pedagang, hingga penyedia jasa di sekitarnya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola melalui pencatatan keuangan digital dan kemudahan akses pembiayaan menjadi kunci penting agar bahan baku lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah serta mendorong UMKM di Sulawesi Selatan naik kelas.
Pelaksanaan seminar diisi penyampaian materi komprehensif dari pakar dan praktisi yakni Anwardin Arjunaid, Konsultan Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah, dan Ketahanan Pangan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Ia memaparkan penggunaan aplikasi SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) untuk membantu pelaku UMKM menyusun laporan keuangan secara otomatis dan tertib.
Ada juga Salman Sahmad, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, yang mengulas kriteria kelayakan usaha, seperti legalitas NIB, usaha aktif minimal 6 bulan, dan pencatatan kas, serta pentingnya pendampingan berkelanjutan dari aspek produksi hingga tata kelola modal.
Faiz Rasyid Hendrawan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bersama Shinta Febrina, Manager Regional Mekaar Makassar 1 PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang memaparkan skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan plafon hingga Rp20 juta sebagai fasilitas modal kerja bagi pelaku usaha mikro non-bankable, disertai model pembinaan kelompok dan pelatihan modal intelektual untuk mendorong UMKM berkembang dan naik kelas.
Melalui penyelenggaraan seminar dan pendampingan berkelanjutan, Kemenkeu Satu Sulsel menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan BI, Pemerintah Daerah, dan lembaga pembiayaan dalam membangun ekosistem UMKM yang kokoh.
Diharapkan, digitalisasi keuangan dan kemudahan akses pembiayaan ini mampu mendorong UMKM Sulawesi Selatan semakin mandiri, tertata, dan berdaya saing tinggi demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
Editor: Bali Putra
