BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Sulawesi Selatan (Sulsel) siap menjadi simpul produksi dan distribusi pangan untuk kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Kesiapan tersebut, didukung produksi pangan daerah, pembangunan infrastruktur, serta kerja sama antardaerah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 yang berlangsung di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Jumat, 23 Oktober 2026.
“Sulsel memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya kawasan Sulampua,” ujarnya.
Dikatakan, Sulsel menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional juga sebagai produsen utama pangan wilayah Sulampua. Sulsel sebagai sentra produksi berbagai komuditas unggulan seperti beras, aneka cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, juga beberapa hasil perikanan lain.
“Potensi produksi tersebut perlu diimbangi sistem distribusi yang efisien agar pasokan dari daerah surplus dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan. Membutuhkan pendekatan terpadu dan menyeluruh, mulai produksi, penguatan pascapanen dan ketahanan pangan. Karena itu, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi bagaimana kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan,” katanya.
Pemprov Sulsel melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan secara multiyear, disertai pengembangan jaringan irigasi untuk memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Fatmawati menyampaikan sejumlah tantangan distribusi pangan, terutama keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan tingginya biaya logistik angkutan laut. Persoalan tersebut berpotensi menghambat kelancaran pasokan, keterjagaan kualitas komoditas, serta memengaruhi keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Ia berharap, GPIPS melahirkan berbagai langkah konkret, khususnya perluasan Kerja Sama antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, dan infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.
“Bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, kami (Pemprov Sulsel, red) terus memperkuat pengendalian inflasi melalui empat kerangka utama, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID,” tambahnya.
Ia mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian melalui berbagai program untuk Sulsel. Diantaranya optimasi lahan rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah yang membantu petani mampu memitigasi dampak kekeringan akibat El Nino.
“Di mana, masyarakat petani kita, masih bisa panen di masa-masa el nino,” sebutnya.
Fatmwati juga berharap, kebersamaan dan semangat melalui GPIPS, menghasilkan pondasi ketahanan pangan yang lebih kuat, inflasi semakin terkendali, dan masyarakat yang lebih sejahtera khususnya wilayah Sulampua.
Bali Putra
