BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp9,53 triliun di kas daerah. Hal itu terlihat dari over view Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel hingga Agustus 2026.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Hari Utomo mengatakan, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp28,27 triliun hingga Agustus 2026. Angka itu, mencapai 62,5 persen dari target 2026 sebesar Rp45,21 triliun.
Sementara dari sisi belanja daerah, terealisasi Rp20,35 triliun atau sekitar 45,6 persen dari pagu Rp44,58 triliun. Sehingga terjadi surplus Rp7,92 triliun. Kemudian, ada penerimaan Rp1,82 triliun dan pengeluaran Rp206,66 miliar, sehingga Silpa Rp9,53 triliun.
“Kami mencatat ada silpa sebesar Rp9,53 triliun, jika kami mengacu pada data realisasi penerimaan dan belanja daerah. Namun, kami tidak mengetahui pasti apakah dana sebesar itu riil ada di kas daerah,” ujar Hari Utomo saat memberi keterangan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu, 22 September 2026.
Hari menjelaskan, pendapatan daerah Sulsel bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7,08 triliun, kemudian realisasi transfer pemerintah pusat Rp20,46 triliun, realisasi transfer antar daerah Rp576,70 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp149,51 miliar.
Sedangkan realisasi belanja daerah, diantaranya dimanfaatkan untuk belanja operasional Rp17,43 triliun, belanja modal Rp942,59 miliar, belanja tak terduga Rp13,19 miliar, dan belanja transfer Rp1,97 triliun.
Pada kesempatan itu, Hari Utomo juga menjelaskan terkait realisasi belanja negara di Sulsel yang mencapai Rp36,34 triliun atau 66,04 persen dari pagu, menunjukkan progres pelaksanaan anggaran yang tetap terjaga.
Transfer ke Daerah (TKD) disebut mencapai Rp20,46 triliun, didominasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp14,39 triliun, menandakan realisasi dukungan fiskal yang solid untuk memperkuat aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Penyaluran KUR juga tidak luput, besarnya mencapai Rp12,96 triliun dengan perkiraan subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp1,15 triliun. Didominasi sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar, mendukung pembiayaan yang kuat bagi pengembangan usaha masyarakat dan perekonomian daerah.
Berbagai program pemerintah juga terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis dengan 1,93 juta penerima, pendirian 3.080 gerai Koperasi Merah Putih dengan volume transaksi 1.197.517 transaksi. Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 11.111 unit rumah senilai Rp1,39 triliun (2026), produksi 5.466.592 ton padi untuk program ketahanan pangan, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat.
Kinerja APBN di Sulsel terjaga dengan dukungan penerimaan, belanja negara, transfer ke daerah, dan pembiayaan KUR yang terus berjalan.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pelaksanaan anggaran semakin optimal, mendorong aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” sebutnya.
Bali Putra
