BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga 31 Agustus 2026, mencapai Rp246,6 triliun. Nilai tersebut, mewakili 3,41 persen dari total BMN nasional Rp7.221,86 triliun.
Keberadaan BMN berkontribusi penting dalam mendukung Pembangunan layanan pemerintah dan sasaran strategis nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sultrabar), Panca Putra Jaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu, 22 September 2026.
Panca menyebutkan, BMN di Sulsel berupa tanah senilai Rp181,3 triliun, bangunan senilai Rp17,76 triliun, jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp29,34 triliun, peralatan dan mesin senilai Rp8,25 triliun, konstruksi dalam pengerjaan Rp8,23 triliun, serta aset tetap lainnya dan aset tak bergerak senilai Rp1,72 triliun.
“Nilai BMN di Sulsel terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir,” sebut Panca.
Ia menjelaskan, Kementerian/Lembaga (K/L) dengan nilai BMN terbesar di Sulsel yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian Pertanian.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BMN di Sulsel mencapai 21,61 miliar.
Selain PNBP BMN, Kanwil DJKN juga membukukan realisasi PNBP dari lelang mencapai Rp23,96 miliar atau 96,19 persen dari target tahunan.
“Lelang juga berkontribusi bagi penerimaan negara berupa Pajak Penghasilan atau PPh, dan pendapatan daerah berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB,” katanya.
Secara keseluruhan, Panca menyebutkan hingga Agustus 2026, realisasi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar Rp45,72 miliar atau tumbuh positif 7,23 persen secara tahunan (yoy), dengan kontribusi utama dari PNBP lelang sekitar 52,4 persen.
Bali Putra
