BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menguat. Triwulan I-2026, tumbuh 6,88 persen, di atas pertumbuhan nasional 5,61 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan, Angkaswantoro di Makassar, Rabu (39/07/2026).
Sementara Itu, neraca perdagangan Sulsel tetap surplus dengan ekspor senilai USD149 juta dan impor USD73,31 juta.
Dari sisi inflasi, Sulsel masih terkendali dengan angka inflasi 3,56 secara tahunan atau yoy, 0,36 mtm dan 2,54 ytd.
Belanja Negara di Sulsel hingga Juni 2026 mencapai Rp25,94 triliun atau tumbuh 6,35 persen dibanding 2025. Capaian Semester I-2026 menjadi pijakan untuk mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat pada Semester II-2026.
“Di tengah kondisi global yang masih sangat dinamis dengan risiko yang terus diwaspadai, stabilitas makroekonomi dan kinerja fiskal Sulsel membaik. Memasuki akhir Semester I-2026, APBN terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Sulsel,” ujar Angkas.
Penerimaan Negara dari perpajakan mencapai Rp5,06 triliun atau 35,25 dari target Rp14,37 triliun. Bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp2,68 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp2,41 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp24,17 miliar, serta Pajak Lainnya Rp60,81 miliar.
Dari realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp131,96 miliar atau 35,34 persen dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk Rp78,49 miliar, Bea Keluar Rp22,19 miliar, dan Cukai Rp31,28 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 30 Juni 2026, terealisasi Rp2,02 triliun atau 54,57 persen dari target Rp3,71 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,31 triliun dan PNBP Lainnya Rp715,92 miliar.
Sementara dari sisi Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel terealisasi Rp11,79 triliun atau 47,27 persen dari pagu Rp24,94 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp6,69 triliun atau 57,57 persen dari pagu Rp11,62 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp3,33 triliun atau 35,37 persen dari pagu Rp9,41 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Belanja modal terealisasi Rp1,76 triliun atau 45,25 persen dari pagu Rp3,89 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi Rp13,59 miliar atau 54,38 persen dari pagu Rp25,00 miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) di Sulsel terealisasi Rp14,15 triliun atau 52,87 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil.
“Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu,” katanya.
Dana Bagi Hasil memiliki pagu Rp434,54 miliar dengan realisasi Rp168,28 miliar atau 38,73 persen. Digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dengan pagu Rp18,06 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) di Sulsel terealisasi Rp10,21 triliun atau 56,56 persen, digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
“TKD yang didominasi penyaluran DAU, memperkuat kapasitas fiscal daerah dalam mengakselerasi pembangunan dan menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas,” tambahnya.
Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan pagu Rp290,58 miliar, terealisasi Rp17,16 miliar atau 5,90 persen. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Untuk Nonfisik, dari pagu Rp6,26 triliun, terealisasi Rp3,21 triliun atau 51,27 persen. Digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Dana Desa memiliki pagu Rp1,72 triliun dan terealisasi sebesar Rp543,63 miliar atau 31,58 persen untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Angkas menyebutkan, dalam pemanfaatan anggaran untuk belanja, pemerintah selalu memperhatikan aspek kebermanfaat. Di mana, BPP yang berdampak langsung ke daerah diantaranya tercermin melalui, penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.059 dengan dampak ekonomi Rp379,94 juta melalui 28.932 transaksi, realisasi 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa, tindak lanjut pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,73 triliun dan telah terealisasi Rp1,19 triliun, serta bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 466.592 ton pada 1.041.701 hektar sawah;
Dari sisi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah tersalurkan Rp9,46 triliun kepada 133.825 debitur dengan subsidi Bunga Rp831,25 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lain, serta terkonsentrasi di Kota Makassar, memperluas akses pembiayaan produktif dan memperkuat daya saing UMKM di Sulsel. Juga, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 7.410 unit rumah senilai Rp926,21 miliar.
APBN terus menjadi penggerak pembangunan dan aktivitas ekonomi di Sulsel. Dengan sinergi yang terus terjaga, otimisme terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tetap kuat untuk menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
Bali Putra
