BISNISSULAWESI.COM, SERANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pasar modal terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di sektor Pasar Modal. Langkah ini, untuk memperluas basis investor domestik sekaligus mendorong pemanfaatan Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Penguatan literasi keuangan juga sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai penipuan termasuk tawaran investasi ilegal.
Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi saat hadir dalam acara edukasi keuangan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Kamis (09/04/2026).
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Serang, Banten, 8–10 April 2026. Menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai Aparatur Sipil Negara (ASN), komunitas perempuan, hingga mahasiswa.
“Masih ada PR besar kita untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat, karena tanpa pemahaman memadai, masyarakat rentan terbujuk iming-iming dan tawaran menggiurkan dari penyelenggara investasi yang sebetulnya memiliki motif yang tidak baik di belakang atau sering dikenal sebagai investasi ilegal dan investasi bodong,” kata Hasan.
Ia menjelaskan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 untuk pasar modal, menunjukkan tingkat literasi masyarakat hanya 17,78 persen. Angka ini menandakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman berinvestasi yang benar di pasar modal, sehingga rentan terhadap penipuan dan tawaran investasi ilegal.
Melalui edukasi keuangan diharapkan masyarakat termasuk mahasiswa semakin paham dan bisa berinvestasi di pasar modal yang semakin mudah diakses secara online.
“Pasar modal juga menyediakan berbagai peluang investasi menarik yang bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja, termasuk mahasiswa. Karena layanan pasar modal, datang ke ruang-ruang kita melalui layanan di smartphone,” tambah Hasan.
Pada kesempatan itu, Ia juga mengingatkan masyarakat selalu berhati-hati dalam berinvestasi, termasuk memahami profil risiko dan menghindari perilaku spekulatif.
“Ada potensi volatilitas atau pergerakan harga yang naik turun secara tajam, maraknya penipuan yang bisa jadi di belakangnya seolah-olah investasi legal untuk saham dan kripto. Kemudian, ada juga potensi akun-akun yang dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti pencucian uang. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua,” katanya.
Hingga akhir Maret 2026, jumlah investor Pasar Modal Indonesia mencapai 24,4 juta, dengan 54 persen diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Di Provinsi Banten, jumlah investor tercatat 1,2 juta investor dan menempati peringkat lima besar nasional.
Mewakili Gubernur Banten, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, Pasar Modal berperan strategis tidak hanya sebagai sarana investasi, juga sebagai instrumen pembiayaan Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah,” ujar Rina.
Sementara itu, Rektor Untirta, Fatah Sulaiman menyampaikan, edukasi Pasar Modal berperan strategis membentuk generasi muda yang cakap finansial.
“Pemahaman terhadap pasar modal menjadi sebuah kebutuhan bukan lagi sekedar pilihan. Banyak hal yang dapat dipelajari para mahasiswa, untuk menjadi individu yang memiliki kecakapan literasi keuangan, pemahaman strategi pengelolaan keuangan dan investasi yang sangat dibutuhkan di masa datang,” kata Fatah.
SEPMT 2026 di Banten dilaksanakan melalui berbagai kegiatan edukatif yang menjangkau beragam segmen masyarakat, diantaranya:
Edukasi Pasar Modal kepada ASN Banten yang dihadiri 1.000 ASN serta inisiasi pembentukan Galeri Investasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Edukasi Pasar Modal kepada 500 peserta dari komunitas Perempuan di Provinsi Banten.
Kuliah Umum Sultan Ageng Tirtayasa yang dihadiri 2.100 mahasiswa, membahas aset digital, produk dan mekanisme investasi Pasar Modal serta perlindungan investor.
Sosialisasi Obligasi Daerah kepada TPAKD di Provinsi Banten untuk mendorong pemanfaatan instrumen obligasi/sukuk daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah.
Editor: Bali Putra
