BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Dinamika global rupanya telah memicul terjadinya tekanan pada sektor keuangan domestik. Pemerintah terus proaktif mengupayakan stabilitas pasar keuangan dan memperbaiki kepercayaan pasar. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa, 17 Maret lalu
Dikatakan Purbaya, secara akumulasi hingga 06 Maret 2026, inflow tercatat Rp24,9 triliun. SBN mencatat outflow Rp4 triliun, SRBI inflow Rp36,2 triliun dan saham outflow Rp7,3 triliun.
Sementara itu, stabilitas makroekonomi domestik disebut tetap terjaga di tengah peningkatan tensi geopolitik global. Ekonomi tumbuh kuat 5,39 persen pada triwulan IV-2025 dan 5,11 persen (yoy). Per Februari 2026, inflasi terkendali 4,76 persen (yoy), tanpa dampak diskon listrik di awal 2025, sebesar 2,9 persen dan inflasi non inti emas 1,4 persen.
Purbaya juga menyebutkan, orang bekerja meningkat. Per November 2025 naik 3,3 juta orang dibandingkan Agustus 2024. Tingkat kemiskinan turun 8,25 persen (yoy), pengangguran turun 7,4 persen (yoy), serta surplus dagang 69 bulan berturut-turut sebesar 0,95 miliar USD per Januari 2026.
“Cadangan devisa memadai, 152 miliar USD per Februari 2026 dan manufaktur ekspansif 53,8 persen,” katanya.
Purbaya juga menjelaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan operasi moneter bank sentral terus diperkuat untuk pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
Penempatan kas negara Rp200 triliun diakui telah menurunkan suku bunga deposito dan kredit, penempatan Rp200 triliun diperpanjang pasca 13 Maret 2026 untuk enam bulan ke depan demi menjaga likuiditas domestik. Transmisi likuiditas ke sektor riil terus diperkuat bersama Bank Indonesia.
Sementara itu, dari sisi pendapatan negara, Purbaya menyatakan, hingga 28 Februari 2026 tercatat Rp358 triliun, yang bersumber dari penerimaan pajak Rp245,1 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp68 triliun.
Dari sisi belanja negara, hingga 28 Februari 2026 tercatat Rp493,8 triliun yang diperuntukkan belanja pemerintah pusat Rp346,1 triliun dan transfer ke daerah Rp147,7 triliun.
Untuk mendorong perekonomian, realisasi belanja lembaga/kementerian mencapai Rp155 triliun atau 10,3 persen terhadap APBN. Diantaranya Rp45,1 triliun untuk belanja pegawai, Rp67,6 triliun belanja barang, Rp15,3 triliun belanja modal, dan Rp27,0 triliun untuk belanja sosial.
APBN tercatat defisit Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap PDB, dan defisit keseimbangan primer Rp35,9 triliun.
Editor: Bali Putra
