BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan mendapat apresiasi Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI. Apresiasi diberikan KND RI atas capaian signifikan dalam pengembangan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas sepanjang 2024.
Komisioner KND RI, Fatimah Asri Mutmainah memberikan apresiasi itu langsung saat menerima kunjungan kerja Tim Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan Kota Makassar yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, ke Kantor Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jumat (13/12/2024).
Fatimah menyatakan, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar sejak terbentuknya ULD patut diapresiasi. Karena sejalan untuk mendukung program pemerintah mewujudkan pendidikan inklusi sesuai aturan Peraturan Pemerintah 43/2023.
“Ini sesuatu yang luar biasa, tinggal bagaimana ULD Pendidikan bisa mendampingi sekolah untuk mendapatkan dukungan, bagaimana mereka melayani, menyiapkan kurikulum, melakukan pendampingan dan menguatkan aksesibilitas sekolah mereka,” katanya.
Dengan sistem yang lebih holistik dan integral, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi kota representatif dalam penyediaan pendidikan inklusif di Indonesia.
“Ke depan, saya meyakini kota Makassar bisa menjadi salah satu kota yang representatif, dengan sistem yang holistik dan integral untuk bisa memastikan setiap anak disabilitas bisa mengakses pendidikan terbaik untuk mereka, terutama di sekolah-sekolah reguler terdekat,” jelasnya.
Sementara dalam kunjungan tersebut, Kadis Pedidikan Muhyiddin memaparkan capaian Kota Makassar dalam menyediakan akses pendidikan yang inklusif, sesuai visi misi Wali Kota Makassar melalui program 18 Revolusi Pendidikan.
“Penyandang disabilitas harus memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Ini merupakan komitmen kami di Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan, semua anak dapat bersekolah,” ujar Muhyiddin.
Jumlah siswa dengan disabilitas yang terdaftar di sekolah inklusif terus meningkat setelah diterbitkannya surat edaran yang mewajibkan setiap sekolah di Kota Makassar, mulai jenjang TK, SD, hingga SMP, untuk menerima siswa dengan disabilitas. Jumlah lulusan siswa disabilitas juga meningkat signifikan, baik di tingkat dasar maupun menengah.
“Kami memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki KTP luar Makassar untuk mengikuti program sekolah penyetaraan A, B, dan C, serta merekrut tenaga pendidik kontrak berlatar belakang pendidikan khusus untuk memperkuat layanan pendidikan inklusi,” tambah Muhyiddin.
Sementara itu, Ketua Tim ULD Pendidikan Kota Makassar, Abdul Rahman, menyampaikan, kunjungan itu sekaligus menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk berkonsultasi dengan KND RI sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab melaporkan perkembangan pemenuhan hak penyandang disabilitas kepada Presiden.
Konsultasi ini penting, agar pihaknya mendapatkan formulasi tepat untuk menguatkan pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai Peraturan Pemerintah 43/2023.
*/Editor : Bali Putra
