// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Ke depan, pemerintah memberlakukan wajib sertifikasi halal bagi semua usaha termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ketika sudah diberlakukan, UMKM yang tidak bersertifikat halal, bisa dikenakan sanksi, berupa penutupan usaha ataupun pencabutan izin.
Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel), Wahyu Purnama A. menyebutkan, produk halal Indonesia bukan hanya diekspor ke negara-negara di Timur Tengah atau ke negara-negara Muslim. Justeru banyak juga ke negara-negara Eropa.
“Saat ini, masyarakat di sana (Eropa, red) sangat menyukai produk halal. Karena halal, bukan semata secara islam yang berarti berkah. Tetapi, halal itu juga berarti bersih, higienis. Masyarakat dunia sangat menyukai itu (Produk halal),” sebut Wahyu Purnama usai penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) di The Rinra Hotel, Selasa (29/10/2024).
Khusus Sulsel, Wahyu Purnama meyakini bisa menjadi sentra pengembangan ekonomi keuangan syariah (Eksyar) untuk Kawasan Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua). Dalam pengembangannya, BI tentu bukan menjadi lembaga paling depan melainkan menjadi fasilitator, bersama-sama mengolaborasikan dengan semua lembaga terkait.
“Sulsel itu hub Indonesia Timur. Potensinya sangat bagus. Pertanian misalnya, mendukung 30 persen kebutuhan Sulampua. Sumber-sumber makanan atau kulinernya juga besar. Dengan potensi yang ada, sudah menjadi peluang luar biasa untuk pengembangan Eksyar,” sebutnya.
Selain potensi, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariahnya (KDEKS) Sulsel dengan semangat pengurus baru, juga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang baru dilantik, diyakini membawa Sulsel menjadi terdepan dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah di Sulampua.
Di dalam penghargaan Adinata Syariah, sebuah penghargaan terhadap pengembangan Eksyar, Sulsel mendapat banyak penghargaan. Tahun lalu, Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) yang ditetapkan di Sulsel sebagai hasil kolaborasi Pemprov, BI, dan KDEKS, bahkan menjadi nomor 1 terbaik.
Menjadi keharusan bagi semua pemimpin di Sulsel menjadikan pengembangan Eksyar sebagai salah satu fokus utama. Mengolaborasikan dengan semua lembaga terkait.
Wahyu mengakui, pengembangan Eksyar di Sulsel sebelumnya agak terlambat. Karena belum memiliki kegiatan kolaborasi seperti saat ini. Kegiatan utama masih dilakukan Bank Indonesia. Namun saat ini, semua bergerak bersama, lembaga keuangan, perbankan, halal center, MUI, lembaga zakat, perguruan tinggi, dan lainnya. Dengan bergerak serentak, tentu hasilnya jauh lebih baik dibandingkan bekerja sendiri.
“Inilah kenapa, upaya ini harus menjadi tanggungjawab bersama, semangat bersama,” jelas Wahyu Purnama seraya berharap, meskipun bulan inklusi sudah selesai, namun semangat, kebersamaan dan kolaborasinya harus tetap ada.
Sementara itu, BEKS sendiri merupakan salah satu program pengembangan Eksyar di daerah ini. Berbagai Rangkaian kegiatan digelar melibatkan stakeholder syariah, seperti perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, UMKM, dan industri halal yang diharapkan membantu membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan di Sulsel. Karena kolaborasi ini bisa mendorong inovasi, investasi, dan pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Penutupan BEKS, dirangkai dengan kegiatan seminar bertema “Menuju Sulawesi Selatan sebagai Pusat Ekonomi Keuangan Syariah Kawasan Indonesia Timur”. Kegiatan yang merupakan kolaborasi BI Sulsel bersama OJK, Pemprov Sulsel, Donasi Syariah menghadirkan tiga narasumber, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappelitbangda Sulsel , Inyo, ST, M.Eng, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulselbar, Budi Susetiyo, dan Sekretaris Umum MUI Sulsel, Muammar Bakry dengan moderator Kadiv. Pengembangan Industri Halal KDEKS Pemprov Sulsel, Safri Haliding.
Bali Putra
