// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan. Rata-rata nilai evaluasi pada Kabupaten/Kota menjadi sebesar 47,57, meningkat 8,59 poin dari tahun 2016 sebesar 45,91.
Wilayah III yang meliputi pemprov dan kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, DIY, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Pemerintah Kota Makassar mendapatkan penghargaan penilaian kinerja, dengan predikat B. Ini merupakan penilaian tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah melakukan upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi.
“Saya mengharapkan para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah, untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil,” ujarnya dalam acara penyerahan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, pekan lalu.
Menteri PAN-RB juga memberikan apresiasi beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungan pemerintahannya. E-budgeting merupakan langkah yang baik bagi suatu pemerintahan, dalam mencegah munculnya program/kegiatan “siluman” serta mencegah terjadinya penyimpangan.
Mengacu pada hasil evaluasi tahun lalu, dan berdasarkan data yang telah dihitung, masih terdapat potensi pemborosan sebesar 30 persen APBN/APBD, diluar belanja pegawai setiap tahun. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp 392,87 triliun./(*)
