// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tengah menyiapkan Mesin Pengais (crawling) atau Ais untuk cakupan yang lebih besar. Bahkan hingga ke skala lokal atau di Makassar.
Jika sebelumnya Ais hanya menyasar konten negatif sebagai langkah untuk menangkal konten-konten negatif di internet. Maka sasarannya diperluas.
Upaya ini sebagai bagian dalam mendorong sikap responsif kementerian, lembaga, hingga pemda untuk memonitoring isu publik di wilayahnya masing-masing.
Akademisi Perkembangan Teknologi Komunikasi, Universitas Indonesia Irwansyah mengatakan monitoring isu publik itu telah dituangkan dalam Permen Kominfo. Dan lebih tegas bahwa bagi SKPD mesti memiliki semangat demokratisasi yang sehat.
“Dengan begitu pemerintah itu aktif dan responsif. Bukan karena ada isu baru bergerak. Nanti seperti pemadam kebakaran saja,” kata Irwansyah yang didaulat sebagai pemateri di sela-sela Forum Diskusi Hasil Kajian Pelaksanaan Monitoring Isu Publik Tingkat Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, di Makassar, Selasa, (5/12/2023).
Pihaknya pun mengakomodasi Mesin Ais atau Aplikasi itu yang dapat mencakup isu publik lebih cepat yang sayangnya sejauh ini belum digunakan untuk layanan monitoring.
Pria lulusan Program Doktor UI ini juga menuturkan, efisiensi terhadap anggaran pun akan banyak terpangkas. Lantaran lebih sedikit terpakai dan dipakai untuk pengembangan.
“Jika sinerginya lebih luas dan besar atau dipakai ke berbagai ke provinsi, kementerian dan lembaga. Maka salah satu hal yang bisa diefisiensi ialah bajet.
Jadi kalau bajetnya juga diefisiensikan dan dikumpulkan untuk pengembangan mesin ini maka bisa menaungi semua bahkan coverage-nya sampai isu lokal,” jelasnya.
Isu publik, lanjut dia, bukan hanya yang biasa kita lihat sehari-hari tetapi bahkan isu kesehatan seperti stunting dan lainnya dinaungi semuanya.
Apalagi, masing-masing akan menambahkan fitur yang sudah ada di arsip-arsipnya sehingga terjadi sinkronisasi.
Lagi, dia mencontohkan, Sulsel memiliki semangat lokalitas yang tinggi maka bahasa lokal Makassar pula dapat diarsipkan dan mendapatkan layernya.
Ide dan implementasinya ditargetkan tahun depan.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Dirjen IKP Kominfo RI Hasyim Gautama mengatakan dengan diskusi ini diharapkan mendapatkan solusi yang tepat agar mengurangi gap-gap yang saat ini masih ada.
“Kami yakin pada tahap ini semuanya dapat berjalan baik dan lancar dan bagaimana itu dibuat lebih responsif,” harapnya. (*)
