// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, meninjau langsung gudang beras milik Bulog, di Panaikang, Kota Makassar. Peninjauan ini untuk memastikan stok beras masyarakat di Sulsel.
“Sejak ditugaskan menjadi gubernur, langsung gerak cepat untuk membentuk tim inflasi. Alhamdulillah dua minggu ini tim sudah terkonsolidasi dengan baik, termasuk di tingkat kabupaten kota,” ungkap Bahtiar, usai peninjauan Gudang Bulog di Makassar, Selasa (03/10/2023).
Salah satu faktor penting penanganan inflasi adalah Bulog. Karena menjadi salah satu lembaga negara yang memiliki otoritas terhadap komoditi beras.
Pj Gubernur Sulsel yang didampingi Asisten II Pemprov Sulsel, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Karo Pemerintahan Pemprov Sulsel, mengapresiasi kerja keras Bulog dalam mewujudkan inovasi pengolahan beras biasa menjadi beras berkualitas.
“Ternyata Bulog kita hebat sebenarnya, bisa mengubah beras kualitas biasa menjadi kualitas premium. Nama mereknya Malopi. Ini beras premium, harganya juga stabil,” bebernya.
Menurut dia, kebutuhan beras sangat mempengaruhi inflasi. Berkat kerja keras semua pihak, termasuk Bulog di dalamnya, sejak 2022 inflasi Sulsel di angka 3,35, sekarang sudah turun menjadi 2,33.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Muhammad Imron Rosidi, menyampaikan, ketersediaan beras cukup sampai akhir tahun dan terus bertambah seiring panen di beberapa tempat.
“Karena ini secara reguler akan datang terus berasnya. Tidak usah khawatir, kita sudah saksikan sendiri bahwa stok kita ada, bukan hanya di sini, tapi di seluruh Sulselbar ada,” tuturnya.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov Sulsel, dr. Ichsan Mustari, menjelaskan, penurunan angka inflasi tersebut karena gubernur selalu melakukan kunjungan-kunjungan, untuk melihat langsung apa masalahnya dan pada saat itu juga didapatkan solusinya.
“Jadi ini turun satu poin dari Januari 2022. Angka ini yang terendah, menjadi 2,33. Dengan kerja-kerja kita, melihat di empat tempat persediaan, kelancaran distribusi, pengendalian harga dan komunikasi kita selama ini,” urainya.
“Saat ini, selisih dengan nasional sudah 0,05. Bulan lalu selisih kita 0,26. Bukan bicara angka, tapi upaya kita agar masyarakat bisa mendapatkan barang-barang komoditas yang sesuai harga. Sehingga daya beli mereka tentu tidak menjadi kurang karena pengendalian harga yang dilakukan saat ini,” pungkasnya. (*)
