// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – PT PLN (Persero) menyerahkan sertifikat energi baru terbarukan, atau Renewable Energy Certificate (REC), untuk mendukung penggunaan listrik ramah lingkungan, di 5 Istana Kepresidenan, Istana Merdeka Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Cipanas, dan Tampaksiring.
Penyerahan REC ini, sekaligus menjadi tanda jika Sekretariat Presiden (Setpres), menjadi lembaga pemerintah pertama yang memanfaatkan REC PLN.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, hal ini menjadi bukti nyata PLN dan Setpres telah bergerak, mewujudkan transisi energi bersih, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
“Istana negara menjadi salah satu garda depan, untuk menjadi bagian dalam perubahan iklim. Ini contoh yang luar biasa, sehingga harapannya langkah Istana ini bisa diikuti lembaga lain,” ujarnya.
Dijelaskan Darmawan, melalui REC ini, artinya Istana negara saat ini dialiri listrik yang berbasis energi bersih. Sebagai wujud dari komitmen pemerintah Indonesia, dalam mencapai target Net Zero Emission di 2060.
Lanjutnya, sumber energi bersih yang digunakan dalam REC di lima Istana Kepresidenan ini, berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, dengan kapasitas pembangkit 140 megawatt (MW).
“PLN juga memiliki sumber energi bersih lain, yakni PLTP Lahendong 80 MW dan PLTA Bakaru 130 MW. Jadi total produksi listriknya ada sekitar 2,5 juta MWh per tahun yang ini setara dengan 2,5 juta unit REC,” ungkap Darmawan.
Sementara, kerja sama REC untuk lima Istana Kepresidenan ini, berkapasitas 12.800-an MWh per tahun, di mana selama dua tahun setara dengan 24.360 unit REC. Artinya, masih banyak potensi REC yang bisa dikerjasamakan dengan berbagai pihak.
Darmawan berharap, kerja sama ini dapat menjadi role model seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia, untuk memanfaatkan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.
“Kesuksesan transisi energi, bukan hanya ditentukan PLN saja. Tetapi dukungan oleh seluruh kekuatan dalam negeri, termasuk yang sudah didorong oleh Pak Kasetpres di sini, melalui pemanfaatan produk kelistrikan berbasis EBT,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono mengungkapkan, pembelian REC untuk Istana Kepresidenan, memiliki arti dukungan pemerintah untuk mendorong penggunaan listrik bersih. Menurutnya, kerja sama ini dapat mendorong instansi pemerintahan lain, menggunakan REC PLN.
“Ini merupakan salah satu dukungan kami dalam transisi energi. Harapannya, ketika Istana sudah menggunakan langkah ini, maka bisa diikuti oleh lembaga dan kementerian lain, sehingga kita bisa bersama sama memerangi kondisi perubahan iklim yang bergerak cepat,” ujar Heru.
PLN mencatat, telah menyediakan REC untuk listrik setara 620.378 megawatt hour (MWh) hingga Juli 2022. Angka ini naik dari realisasi akhir 2021 yang mencapai 308.201 MWh. Saat ini REC telah dimanfaatkan 186 pelanggan industri dan bisnis.
REC merupakan instrumen yang merepresentasikan atribut terbarukan, dari setiap MWh listrik, yang diproduksi oleh pembangkit energi terbarukan. Satu unit REC merepresentasikan satu MWh.
“Dulu perusahaan-perusahaan mesti beli sertifikat REC ke luar negeri. Untuk itu kami membangun produk REC dalam negeri, namun tetap diakui oleh internasional,” jelas Darmawan.
REC yang disediakan PLN, membuktikan bahwa energi yang digunakan pelanggan, berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT, yang diverifikasi oleh sistem tracking internasional, APX TIGRs yang berlokasi di California, USA. Dengan demikian, setiap REC dapat dipertanggungjawabkan, berkualitas tinggi, dan memenuhi standar internasional.
Nur Rachmat
