// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pelaksanaan program makan siang gratis bagi siswa di Kota Makassar saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dan regulasi dari pemerintah pusat terkait implementasi program tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim, Senin (16/12/2024).
“Untuk sementara belum ada penganggaran untuk program tersebut. Kami juga masih menunggu petunjuk teknis seperti apa sharing APBD-nya, menunggu regulasinya, walaupun sudah ada beberapa daerah yang uji coba,” ujar Muhyiddin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu memastikan mekanisme pelaksanaan program tersebut, termasuk model pengelolaannya. “Kalau memang dianggarkan di APBD, mungkin ada subsidinya. Apalagi sudah ada penekanan dari Presiden, senilai Rp10 ribu per satu siswa. Ini siapa yang mengelola, kami harus tahu dulu. Kalau di pusat sudah ada badan yang menangani ini, tapi di daerah kami menunggu aturannya,” katanya.
Muhyiddin juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan program ini. Kalaupun ada yang ditunjuk secara aturan dari pusat, namun harus dipastikan seperti apa modelnya. Apakah dalam bentuk CSR, ada dapur sekolah, atau model lain.
“Ini harus hati-hati karena ini masalah anak-anak, perlu betul-betul dijamin makanannya,” tegasnya.
Meski demikian, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyatakan dukungannya terhadap program makan siang gratis ini. “Kami sangat mendukung program makan gratis bagi anak-anak,” tutup Muhyiddin.
Program makan siang gratis ini merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar siswa di sekolah. Namun, pelaksanaannya di tingkat daerah memerlukan koordinasi yang matang antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kalaupun nanti pusat sudah menentukan uji coba di Makassar, pada prinsipnya data kami sudah siap untuk anak-anak. Kami juga lihat apakah mencakup PAUD ataukah hanya anak SD-SMP,” ujar Muhyiddin.
Ia menjelaskan, total siswa SD dan SMP di Makassar mencapai sekitar 230 ribu siswa. “Kalau SD-SMP itu sekitar 230 ribu siswa totalnya. Harus dicover semuanya, per hari sekian siswa sudah bisa dihitung-hitung,” tambahnya.
Muhyiddin mengusulkan konsep alternatif yang lebih memberdayakan pelaku UMKM. Dari sebelumnya ada konsep dapur umum. Tinggal meminta kepada UMKM menyiapkan sesuai standar ukuran yang ditentukan. “Satu catering bisa mengcover satu sekolah atau beberapa sekolah misalnya, supaya ekonomi UMKM juga hidup,” katanya.
Muhyiddin menyoroti pentingnya pengawasan dalam pendistribusian makanan agar tetap layak konsumsi.
*/Editor : Bali Putra
