// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh meminta perbankan mempermudah akses bagi masyarakat mendapatkan modal atau pinjaman. Khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan. Ini dilakukan agar masyarakat lepas dari rentenir.
Menurut Zudan, perbankan mesti memberi kemudahan dengan menyesuaikan angsuran dengan waktu menghasilkan, seperti halnya masyarakat yang memiliki penghasilan dari pertanian, perkebunan dan penghasilan lain yang tidak rutin setiap bulan.
“Misalnya dengan menawarkan program bayar setelah panen,” ujar Zudan pada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Summit, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/12/2024).
TPAKD Summit, merupakan agenda tahunan sekaligus momen untuk memberikan diseminasi informasi terkait program TPAKD. Salah satunya meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada masyarakat.
Kegiatan bertema “Bangun Sinergi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Masyarakat Sejahtera”, dihadiri Pj. Gubernur Sulsel, para bupati/walikota, pimpinan industri keuangan, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar), Darwisman mengatakan, dalam rangka peningkatan perekonomian, harus menjadi perhatian bersama khususnya dalam merencanakan, menetapkan, mengimplementasikan, dan memonitoring program TPAKD baik di level Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
“Program Kerja TPAKD terdiri 4 pilar yang saling terkait. Penguatan infrastruktur, asistensi dan pendampingan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan dan optimalisasi produk dan layanan IJK,” katanya.
Dari masing-masing pilar tersebut, peranan stakeholder yang tergabung dalam TPAKD baik pemerintah, lembaga/kementerian, industri jasa keuangan, asosiasi, akademisi, dan lainnya menjadi unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program dan tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bentuk implementasi program, TPAKD Sulsel telah memiliki program pengembangan akses keuangan daerah diantaranya program PHINISI, UMKM BAJI’Na, Klasterisasi UMKM, Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan (EPIKS), dan program pengembangan ekonomi daerah ekosistem pembiayaan Budidaya Pisang Cavendish di 2024.
“Selanjutnya, di 2025, dengan potensi produksi kakao yang luar biasa di pulau Sulawesi yakni menduduki posisi pertama produksi terbesar nasional, kami mengajak seluruh stakeholders bersama-sama mengembalikan kejayaan kakao. Kita perlu duduk Bersama, merumuskan peran masing-masing dan strategi apa yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan ekonomi melalui komoditi kakao,” kata Darwisman.
Editor : Bali Putra
