BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pendapatan daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 2024 sebesar Rp44,39 triliun atau sekitar 92,32 persen dari pagu sebesar Rp48,08 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan 3,59 persen dibanding realisasi pendapatan pada 2023 sebesar Rp42,85 triliun.
Dari total pendapatan, dominan bersumber dari transfer pemerintah pusat atau Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp32,06 triliun atau 72,22 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkontribusi Rp10,59 triliun atau sekitar 23,86 persen. Selebihnya, bersumber dari pendapatan transfer antar daerah Rp1,53 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp204,15 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, Supendi menyebutkan, besarnya kontribusi TKD menunjukkan tingginya ketergantungan Sulsel pada pemerintah pusat.
“Dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulsel. Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD,” sebut Supendi, pada konferensi pers yang digelar Kantor Kementerian Keuangan Sulsel untuk merilis Kinerja APBN Regional Sulsel hingga 31 Desember 2024, Jumat (24/01/2025).
Menurut Supendi, langkah awal yang dapat dilakukan Pemprov Sulsel untuk peningkatan PAD, dengan menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah.
PAD Sulsel sebesar Rp10,59 triliun, bersumber dari Pajak Daerah Rp7,16 triliun, Lain-Lain PAD Yang Sah Rp2,29 triliun, Kekayaan Daerah Dipisahkan Rp387,3 miliardan Retribusi Daerah Rp744,41 miliar.
Sementara dari Belanja Daerah Sulsel, hingga 31 Desember 2024 terealisasi Rp40,35 triliun. Belanja Operasi Rp29,59 triliun atau 83,70 persen dari Pagu, Belanja Modal Rp5,73 triliun (70,66 persen), Belanja Transfer Rp5,03 triliun (87,04 persen), dan Belanja Tidak Terduga Rp32,48 miliar atau sebesar 27,83 persen dari pagu.
“Hampir semuanya terjadi kontraksi dibanding belanja tahun sebelumnya, yang akhirnya, membubuhkan Silpa atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sekitar Rp4,70 triliun,” kata Supendi.
Ini merupakan data sementara, karena dimungkinkan terdapat metode pencatatan yang berbeda antara penyaluran TKD Kemenkeu dan pencatatan penerimaan dana transfer pada LKPD pemerintah daerah.
Yang jelas, keberadaan Silpa diakui Supendi dapat memudahkan pembayaran-pembayaran atau pelaksanaan di Januari 2025. “Tidak terjadi gejolak, karena ada sisa uang untuk membayar,” katanya.
Sementara itu, Pemprov Sulsel menjadikan Sulsel Expo 2025 sebagai harapan menarik investasi daerah lebih banyak. Oleh karenanya, Penjabat (Pj) Gubernur, Fadjry Djufry meminta semua jajaran terkaitnya, mempersiapkan dengan baik event akbar Sulsel yang akan digelar Agustus mendatang.
“Kerahkan semua potensi yang ada, sehingga Sulsel Expo 2025 betul-betul memberi dampak signifikan bagi perekonomian Masyarakat. Juga diharapkan menarik lebih banyak investor,” ujar Fadjry Djufry saat soft launching Sulsel Expo 2025 di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (24/01/2025).
Bali Putra
