// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu penggerak ekonomi di kawasan timur Indonesia, memiliki potensi besar pada pengembangan ekonomi syariah. Di samping dengan penduduk muslim 8,3 juta jiwa atau sekitar 90% dari total penduduk, di Sulsel juga terdapat 341 Pondok Pesantren dengan lebih dari 80 ribu santri, serta lebih dari 1.200 UKM tersertifikasi halal.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Causa Iman Karana pada kegiatan Economic dan Business Syariah Outlook 2023, Selasa (31/01/2023).
Economic dan Business Syariah Outlook 2023 merupakan kegiatan kolaborasi BI Sulsel bersama Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI). Juga didukung berbagai pihak, termasuk Kedutaan Besar Mesir, pemerintah daerah, dan BSI.
“Insya Allah kegiatan hari ini sangat bermanfaat dalam mendorong peningkatan ekonomi syariah di daerah dan berkontribusi positif pada kinerja perekonomian nasional,” ujarnya.
Dikatakan, BI bersama stakeholder terkait telah menyusun Blueprint Pengembangan Ekonomi Syariah, yang menjadi dasar perumusan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) yang diluncurkan presiden pada 2019.
Implementasi program pengembangan ekonomi syariah difokuskan pada tiga kegiatan utama, pemberdayaan eksyar dengan pengembangan ekosistem halal value chain melalui program kemandirian pesantren, linkage usaha syariah, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Kemudian, pendalaman pasar keuangan syariah melalui pengembangan instrumen, mekanisme, dan ketentuan, serta kerjasama dengan lembaga lain.
Terakhir, penguatan riset, asesmen dan edukasi, melalui penyusunan kurikulum dan edukasi, pengukuran tingkat literasi eksyar, serta laporan tahunan perekonomian syariah.
Disebutkan, Causa Iman Karana, untuk mendukung implementasi ekosistem syariah, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah yang tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Selain itu, untuk pengembangan industri halal yang mendukung ekonomi nasional diperlukan dukungan regulasi dan insentif pemerintah.
“Beberapa program dalam masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2025,” tambahnya.
Dukungan kebijakan afirmatif dan integrasi program tak kalah krusial untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha syariah, termasuk pelaku UMKM. Dukungan koordinasi strategisantar stakeholders, diakui akan mendukung penguatan infrastruktur ekosistem pengembangan industri syariah.
Implementasi faktor pendukung tersebut dipercaya dapat berjalan optimal melalui peningkatan peran pondok pesantren yang berpotensi ekonomi. Data Kementerian Agama, jumlah ponpes di Indonesia pada 2020 berjumlah lebih dari 28 ribu yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia.
Untuk mendukung implementasi program secara nasional dan mengoptimalkan potensi eksyar di daerah, KPw BI Sulsel yang berperan sebagai akselerator dan inisiator ekonomi syariah di daerah telah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di Sulsel dan mendukung berbagai program lembaga pengembangan eksyar seperti Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI)
Dalam mengakselerasi pengembangan eksyar, BI bersama institusi dan lembaga terkait menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Festival Ekonomi Syariah (FESyar), Muslim Fashion Festival (MUFFEST) pada 2022 yang bekerjasama dengan Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan memberikan fasilitasi pameran produk syariah baik di dalam dan luar negeri.
“Melalui inisiasi pada pembentukan Hebitren Sulawesi-Papua dan Komitmen Pengembangan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS), kami harapkan dapat mendorong sinergi dan kolaborasi antar stakeholders untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik,” Pungkas Causa Iman Karana.
Bali Putra
