BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan hingga 28 Februari 2026, di Gedung Keuangan Negara (GKN) II, Senin (30/03/2026).
Menghadirkan para pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diantaranya Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (DJBC Sulbagsel), Martha Octavia, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Hari Utomo, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Adnan Muis, dan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Nandang Supriyadi, dengan dipandu Widyaiswara BDK Makassar, Arfin
Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, Martha Octavia memaparkan, berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, pelaksanaan APBN 2026 di Sulsel tercermin dalam realisasi Belanja Negara sebesar Rp8,18 triliun, tumbuh 12,9 persen dibanding 2025.
“Kegiatan mulai berjalan sejak awal tahun dengan arah yang jelas dan terukur, dan menjadi langkah awal yang baik untuk perjalanan pembangunan sepanjang 2026, antara lain memastikan layanan publik tetap berjalan dan terjaga dan menggerakkan kegiatan perekonomian sehingga manfaat anggaran dirasakan masyarakat,” ujar Martha.
Dari sisi Kepabeanan dan Cukai, Martha menjelaskan, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp32,11 miliar atau 8,60 persen dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk Rp15,35 miliar, Bea Keluar Rp8,24 miliar, dan Cukai Rp8,52 miliar.
Sementara dari sisi penerimaan pajak, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Adnan Muis, menyebutkan, kinerja penerimaan perpajakan hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp1,45 triliun atau 10,15 persen dari target Rp14,37 triliun.
Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp711 miliar, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp915 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp15,03 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp183 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terealisasi Rp619,91 miliar atau 16,85 persen dari target Rp3,68 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp413,22 miliar dan PNBP Lainnya Rp206,69 miliar.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel terealisasi Rp2,21 triliun atau 9,19 persen dari pagu Rp24,05 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi Rp1,51 triliun atau 13,56 persen dari pagu Rp11,13 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK.
Belanja barang terealisasi Rp649,99 miliar atau 7,08 persen dari pagu Rp9,18 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 727 satuan kerja di 47 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, belanja modal terealisasi Rp47,78 miliar atau 1,29 persen dari pagu Rp3,71 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp2,32 miliar atau 9,29 persen dari pagu Rp25 miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD), terealisasi Rp5,97 triliun atau 22,32% dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.
Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil memiliki pagu Rp434,54 miliar dengan realisasi Rp32,12 miliar atau 7,39 persen. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Umum memiliki pagu Rp18,06 triliun dengan realisasi Rp4,33 triliun atau 23,98 persen. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,58 miliar dan belum terealisasi. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp1,59 triliun atau 25,48%. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Dana Desa
Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp1,72 triliun dan terealisasi Rp14,82 miliar atau 0,86 persen. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Pembahasan Tematik
Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi di Sulawesi Selatan antara lain terealisasi pada:
- fungsi Pelayanan Umum Rp6,06 triliun;
- fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp552,09 miliar;
- fungsi Pertahanan Rp502,55 miliar;
- fungsi Pendidikan Rp434,80 miliar;
- fungsi Kesehatan Rp210,58 miliar;
- fungsi Ekonomi Rp191,40 miliar;
- fungsi Agama Rp78,67 miliar;
- fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Rp44,50 miliar;
- fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp7,96 miliar;
- fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp97,60 miliar;
Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui:
- penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.788.132 penerima manfaat melalui 629 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota;
- penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.274 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 214 permohonan proposal bisnis;
- realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan;
- bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton pada 1.038.231 hektar sawah;
- penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp2,73 triliun kepada 39.900 debitur dengan subsidi Bunga sebesar Rp239,58 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan
- penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 1.838 unit rumah senilai Rp229,74 miliar.
Bali Putra
