// ]]> -->
BISNISSULAWESI. COM, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (KPw Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulsel periode hingga 30 September 2023, Jumat (27/10/2023).
Dihadiri Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel/Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Sudirman, Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Stefanus Palinggi dan akadmisi, Prof. Marsuki. Selaku moderator, Kepala BDK Makassar, Suyuti
Perwakilan Kemenkeu Sulsel/Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi menyebutkan, berdasarkan release BPS Sulsel, perekonomian Sulsel berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan II-2023 mencapai Rp165,05 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp94,90 triliun.
Ekonomi Sulsel Triwulan II-2023 terhadap Triwulan II-2022 tumbuh 5,00% (yoy). Pertumbuhan YoY secara kumulatif sedikit di atas nasional.
Inflasi September 2023 di gabungan 5 kota IHK (Makassar, Palopo, Parepare, Watampone dan Bulukumba) mencapai 2,33% (yoy). Komoditas dominan penyumbang inflasi yakni bensin, beras, rokok kretek filter dan angkutan dalam kota.
“Harga beras dalam tren meningkat dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang akibat El Nino,” ujar Supendi.
Respon kebijakan pemerintah dari sisi suplai yaitu menjaga stabilitas pasokan di pasar antara lain penyaluran beras SPHP, gelar pangan murah, dan sebagainya. Termasuk mengimpor beras untuk menjaga ketersediaan pasokan di tengah berkurangnya produksi sebagai dampak El Nino.
“Dari sisi permintaan, dilakukan bantuan pangan untuk menjaga daya beli terutama untuk masyarakat miskin dan rentan,” katanya.
Pendapatan Sulsel hingga 31 September 2023 mencapai Rp11,36 triliun atau 75,25% dari target. Tumbuh 1,47% (yoy). Kinerja pendapatan Sulsel tetap solid dan positif dalam menjaga pemilihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Sementara itu, dari reaslisasi belanja negara APBN Sulsel hingga 30 September 2023 mencapai Rp15,23 triliun atau 62,32% dari pagu. Belanja K/L difokuskan untuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran bansos dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu.
“Kinerja APBN tetap solid, tumbuh positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat,” tambah Supendi.
Untuk belanja negara regional Sulsel, kinerja belanja pegawai sebesar Rp6,56 triliun atau 76,73% dari pagu sebesar Rp8,82 triliun. Digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan 74 ribu PNS/TNI/Polri, penghasilan 12 ribu PPPK dan penghasilan 11 ribu PPNPN termasuk Komisioner KPU/Bawaslu.
Untuk kinerja belanja barang sebesar Rp6,06 triliun atau 59,65% dari pagu sebesar Rp9,68 triliun. Selain digunakan untuk keperluan operasional satuan kerja K/L, anggaran belanja barang juga digunakan untuk pembangunan jalan akses seka, rehabilitasi jalan Ruas Koppe – Taccipi (Sumpang Labbu), paket pembangunan jalan Bua – Rantepao, Toraja Utara, peningkatan jalan ruas Ujung-Bone.
Peningkatan jalan koridor 1 (Satu) Harue-Salo Dua, Biroro-Tappalang, Harue-Balihuko di Kab Enrekang, paket pekerjaan peningkatan/rekostruksi jalan koridor ruas Masamba – Kambisa – Mario – Tolada, Jalan Kapidi-Tolada di Kab. Luwu Utara. Juga pasar Tempe Sengkang di Kabupaten Wajo target 1 unit tercapai 63,26%, pasar Bonto Bila-bila Pangkep, rehabilitasi dan renovasi prasarana 21 unit sekolah tercapai 55%, pekerjaan bantuan benih padi inbrida dan subsidi angkutan penyeberangan perintis
Untuk kinerja belanja modal Rp2,55 triliun atau 45,02% dari pagu sebesar Rp5,54 triliun. Digunakan antara lain untuk pembangunan jalan strategis proyek perioritas nasional, preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan, preservasi pemeliharaan rutin jalan, pembangunan jembatan strategis proyek perioritas nasional, preservasi jembatan (Padat Karya), penggantian jembatan, preservasi rutin jembatan (Padat Karya), pembangunan bendungan pamakulu, daerah irigasi Baliase, daerah irigasi Saddang, daerah irigasi Gilireng. Prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian kereta api Makassar – Pare Pare antara Mandai – Palanro.
Untuk kinerja belanja sosial Rp0,06 triliun atau 77,93% dari pagu Rp0,07 triliun, yang digunakan antara lain untuk motor roda 3 kewirausahaan untuk penyandang disabilitas, pengadaan kursi roda elektrik, hearing aid untuk disabilitas, pengadaan kursi roda adaptif (celebral palsy), pengadaan motor ATV.
Editor : Bali Putra
