// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar menggelar Forum Pelayanan Konsultasi Publik di Hotel Dalton Makassar, Jumat (23/08/2024). Konsultasi publik dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik dan menciptakan komunikasi dua arah dari penyelenggara dan unsur masyarakat.
Forum Konsultasi Publik dibuka Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP, Dr. Woro Nur Endang Sariati, M.P, diikuti instansi terkait, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, LSM, pelaku usaha dan media massa, secara hybrid (tatap muka dan daring).
Dari forum konsultasi publik tersebut, diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat serta sebagai bentuk transparasi guna menghasilkan standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemutakhiran standar pelayanan merupakan bentuk komitmen BPPMHKP Makassar untuk terus meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan harapan dan tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat,” ungkap Plt. Kepala BPPMHKP Makassar, Mohammad Zamrud
Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna layanan mutu dan keamanan hasil perikanan juga perlu memberikan masukan untuk penyempurnaan dan perbaikan layanan menjadi lebih berkualitas.
Dikatakan Mohammad Zamrud, pelayanan publik telah bertransformasi lebih adaptif sesuai dengan kondisi saat ini. Pelayanan publik tidak lagi dilakukan dengan berinteraksi langsung atau tatap muka, melainkan dilakukan secara daring tanpa meninggalkan produktifitas dan substansi pelayanan prima. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
“Indonesia di masa depan perlu pemerintahan Dilan (digital melayani) sesuai arahan Presiden. Kita perlu penyederhanaan dengan sistem elektronik,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP, Dr. Woro Nur Endang Sariati, M.P, menyebutkan, forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menyusun perumusan standar layanan serta momentum untuk memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .
Adapun narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plh. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Fajar Sidiq, Katimja Penanganan Kasus dan Ketelusuran Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP Agung Santoso, Katimja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan Direktorat Pengolahan PDSPKP Muhammad Wahidin dan Katimja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BPPMHKP Makassar Sri Rahayu Setyaningsih.
Pada kegiatan tersebut, juga dilaksanakan Kick Off Implementasi Platform Kampanye Publik Dan Rumah Anti Gratifikasi (KAPURUNG) sebagai bentuk inovasi pengendalian gratifikasi dari BPPMHKP Makassar. Kegiatan forum konsultasi publik diakhiri dengan penandatanganan berita acara konsultasi publik oleh instansi terkait dan pemangku kepentingan yang hadir pada kegiatan tersebut.
Editor : Bali Putra
