BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar “Refleksi Akhir Tahun” sebagai ruang evaluasi kinerja pemerintahan selama kurang lebih 11 bulan terakhir, Rabu (17/12/2025). Pada kegiatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengakui, ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), minim inovasi.
“Refleksi akhir tahun menjadi momentum untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus menentukan langkah ke depan. Ini kesempatan untuk melihat apa yang kurang,” katanya.
Kegiatan ini, kata Munafri, bukan hanya ajang melihat capaian, juga menakar tantangan, menyerap masukan publik, serta menyiapkan langkah pembenahan ke depan. Termasuk upaya memperkuat komitmen pemerintahan dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Makassar.
Selama 11 bulan terakhir, Munafri bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, melakukan penataan birokrasi, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta memastikan program tepat sasaran.
Juga merealisasikan beberapa program seperti program seragam sekolah gratis dimulai tahun ajaran baru 2025/2026, sebagai keberpihakan pada dunia pendidikan. Sambungan air bersih gratis, perkuat layanan pengaduan publik melalui aplikasi LONTAR+, yang telah menyelesaikan sekitar 2.500 aduan.
Menghadirkan Makassar Creative Hub (MCH), ruang kolaborasi dan inkubasi kreativitas anak muda, sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat agar mampu terserap di dunia kerja.
Pembangunan wilayah kepulauan terus menjadi perhatian, sebagai komitmen pemerataan pembangunan. Kemandirian pangan melalui “Urban Farming”, serta melindungi 81.000 pekerja rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Iuran sampah gratis diberlakukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta diterapkan secara bertahap bagi masyarakat umum dengan cakupan yang terus diperluas.
Di sektor infrastruktur, menganggarkan pembangunan stadion pada APBD dan berbagai program kerja lain. “Pemkot Makassar akan terus melangkah menuju Makassar yang lebih unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” sebut Munafri.
Hal sama disampaikan Aliyah Mustika Ilham. Menurutnya, evaluasi kolektif sangat penting sebagai fondasi perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
“Dengan kerja kolektif, data akurat, dan komitmen kuat, Pemkot Makassar terus berupaya menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan ini pula, rekomendasi hasil riset strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif disampaikan kepada perangkat daerah terkait. Diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, DP2, Dinas Pariwisata, dan Bagian Ekonomi Pembangunan, sebagai pijakan dalam menyempurnakan arah pembangunan Kota Makassar ke depan.
Editor: Bali Putra
