// ]]> -->
BISNIS SULAWESI, GORONTALO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah daerah Gorontalo fokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan sektor kehutanan.
Pengembangan sektor tersebut, juga dipandang penting guna menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran. Terhadap hal ini, politisi NasDem Rachmat Gobel mendukung, dan ingin petani di Gorontal bisa terus berkembang. Salah Satu caranya petani bisa belajar ke Jepang.
“Petani kita dorong, kita akan mencari bagaimana petani-petani Gorontalo bisa dilatih didik di Jepang. Ini salah satunya untuk memanfaatkan hubungan Indonesia-Jepang,” kata Rachmat Gobel, melalui siaran pers yang diterima Bisnis Sulawesi, Selasa (26/3/2019).
Gobel heran, lantaran Gorontalo sekarang berada di peringkat 5 wilayah miskin di Indonesia. Padahal, kata dia, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian bagus, seperti dana desa dan program untuk petani.
“Ini yang ingin kita benahi. Kita punya keinginan membangun Gorontalo, karena selama 17 tahun ini miskin terus. Jadi kita benahi, petani dapat income lebih baik,” kata Caleg DPR RI NasDem (Dapil) Gorontalo meliputi Bone Bolango, Kota Gorontalo, Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pahuwato itu.
Selain faktor ekonomi, Gobel juga ingin memperbaiki sistem pendidikan. Menurutnya, guru-guru di Gorontalo harus diperhaikan dan meningkatkan kemapuannya.
“Guru seperti apa yang dibutuhkan untuk pembangunan SDM kita. Jadi bukan hanya murid saja. Tentu ada setrifikasi dan pelatihan serta membangun wawasan lebih luas lagi,” tutur mantan Menteri Perdagangan ini.
Kemudian, Gobel juga akan melibatkan perguruan tinggi setempat, untuk sama-sama membuat perencanaan apa yang bisa dilakukan untuk lima tahun mendatang. Perencanaan itu juga melihat faktor-faktor yang masih menjadi kelemahan serta kekurangan di Gorontalo.
“Jadi kita juga akan sinergikan dengan program Pak Jokowi, dalam mengentaskan kemiskinan,” tuturnya lagi.
Di sisi lain, pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah memang menjadi fokus pemerintah. Apalagi di era pemerintahan Jokowi, desa di daerah bukan lagi menjadi objek pembangunan namun harus menjadi subjek pembangunan.
Masyarakat diharapkan memiliki gagasan dan inisiatif untuk membangun wilayahnya masing-masing, sesuai dengan potensi lokal yang ada. Untuk itu, belajar dari luar negeri juga merupakan suatu nilai tambah untuk memajukan daerah.
Seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, memberangkatkan sejumlah kepala desa, pendamping desa, dan penggiat desa untuk melakukan studi banding luar negeri. Selain studi banding, mereka juga diminta untuk membaca peluang kerjasama bisnis dengan kepala desa di luar negeri.
“Melihat peluang yang bisa dikerjasamakan dan melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di luar negeri yang bisa disuplai oleh desa di Indonesia,” ujar Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, di kesempatan berbeda.
Diharapkan mereka yang diberangkatkan ke luar negeri dapat mengambil pelajaran tentang keberhasilan di sana. “Mudah-mudahan mereka bisa menyerap dan belajar dari keberhasilan diterapkan di Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2019, NTP (NTP Umum) Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 104.21 atau mengalami kenaikan sebesar 0.65 persen bila dibandingkan keadaan bulan Januari 2019 yang tercatat sebesar 103.54. NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 109.10 untuk Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P), 110.67 untuk Subsektor Hortikultura (NTP-H), 96.10 untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R), 101.66 untuk Subsektor Peternakan (NTP-T), dan 100.94 untuk Subsektor Perikanan (NTN).
Dari 10 provinsi di Kawasan Timur Indonesia, ada 5 provinsi yang NTP-nya berada di atas 100. NTP tertinggi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat sebesar 109.15, diikuti Provinsi Gorontalo sebesar 104.21, Sulawesi Selatan sebesar 102.99, kemudian Provinsi Papua Barat sebesar 101.62 persen dan Maluku sebesar 100.88.
Nilai Tukar Petani terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 90.87, kemudian Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 92.87, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 93.72, Provinsi Sulawesi Utara sebesar 95.18, dan Provinsi Maluku Utara sebesar 95.75. NTP nasional sebesar 102.94 mengalami penurunan -0.37 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 103.33.
Pada Februari 2019, terjadi deflasi di daerah perdesaan di Provinsi Gorontalo sebesar -0.04 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar -0.33 persen.
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Gorontalo pada Februari 2019 sebesar 119.03 atau naik sebesar 0.57 persen dibanding NTUP bulan Januari 2019.
Nur Rachmat
