BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel), H. Suwardi Thahir, bersama jajaran pengurus menegaskan, seluruh kebijakan, serta kewenangan PWI di tingkat kabupaten/kota sepenuhnya berada di bawah komando dan otoritas PWI Provinsi Sulsel.
Ketegasan tersebut disampaikan Suwardi saat diskusi dan koordinasi bersama jajaran pengurus PWI Sulsel serta perwakilan daerah di Warkop Sami, Panakkukang, Makassar, Minggu, 23 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Suwardi didampingi langsung Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, H. Mappiar.
”Saat ini, kami fokuskan perhatian untuk kepengurusan di tingkat daerah, khususnya wilayah yang telah habis masa bakti. Kami segera lakukan pembenahan struktur di daerah yang mengalami kekosongan kepemimpinan. Untuk sementara, kendali organisasi yang kosong diambil alih langsung PWI Provinsi,” tegas Suwardi.
Langkah responsif juga diambil untuk merespons dinamika internal yang terjadi di PWI Kabupaten Wajo, yang kini masuk dalam daftar prioritas pembenahan PWI Sulsel.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, H. Mappiar, mengungkapkan, beberapa daerah seperti Soppeng, Bone, dan Wajo kini berada di bawah pengawasan khusus.
”Khusus PWI Wajo, kami segera menunjuk Pelaksana Harian (Plh), agar roda organisasi tetap berjalan sembari menyempurnaan struktur kepengurusan yang baru,” jelas Mappiar.
Penunjukan Plh penting demi menjaga marwah organisasi dan menjamin keberlanjutan program kerja di Wajo. PWI Sulsel juga mengagendakan evaluasi mendalam serta pembinaan intensif agar kepengurusan definitif segera terbentuk.
Mappiar mengimbau seluruh konstituen di daerah tetap solid dan menjunjung tinggi profesionalisme jurnalistik.
“PWI merupakan rumah besar bagi seluruh wartawan. Jangan biarkan perpecahan internal mencederai nama baik organisasi dan merusak citra pers di mata publik,” pungkasnya.
